Ilustrasi (Budiono/Jawa Pos)


REVOLUSI digital terjadi seperti ledakan yang menyebar ke seluruh masyarakat global. Teknologi digital melalui kehadiran perangkat hingga ruang digital menjadi fakta yang tidak terhindarkan. Semenjak akhir 1970, dunia menyaksikan perubahan yang begitu cepat didorong oleh teknologi. Terciptanya internet beserta segala gawai mutakhir tentu berdampak pada medium berkomunikasi dan berinteraksi masyarakat. Digitalisasi mengubah cara kita melakukan pekerjaan, mengelola keuangan, memahami pendidikan, membentuk pemerintah, hingga menjalani waktu luang.

Pada 1980-an kurang dari 1 persen data yang tersimpan dalam bentuk digital, lonjakan terjadi, dan pada 2007 tercatat 94 persen informasi tersimpan dalam format digital. Dewasa ini segala informasi yang kita pertukarkan terjadi secara digital, bahkan sangat lazim menyimpan seluruh data individu atau lembaga melalui cloud (komputasi awan). Pada permukaan, tampaknya tidak ada yang berbahaya dari digitalisasi ini.

Akan tetapi, Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dan filsuf, mempertanyakan seberapa jauh pemahaman pengguna terhadap platform digital yang digunakan? Kesibukan kita menggunakan gawai, kegiatan mengunggah, mengunduh, juga tersihirnya dengan tampilan dan citra yang muncul di layar, membuat kita luput mempertanyakan secara kritis, siapakah yang menguasai data?

Dataisme adalah suatu pandangan bahwa realitas ini dapat direduksi menjadi data-data yang terus mengalir. Bila sebelumnya, ia yang mengendalikan pengetahuan maka akan berkuasa, atau ia yang memegang kapital maka akan berkuasa. Saat ini kekuasaan terletak pada pihak yang mengelola dan mengatur data. Dalam pengertian ini, data dipandang sebagai pengetahuan dan juga kapital. Hal lainnya yang disorot oleh Harari adalah soal kebebasan individu.

Tentu sekilas terdengar mustahil bahwa saat menggunakan gawai-gawai ini terselip krisis kebebasan bagi seseorang. Harari mempersoalkan, apa yang terjadi bila kehidupan manusia dipandang menjadi sebatas algoritma. Seolah-olah mesin algoritma tersebut lebih mengenal seseorang dibandingkan dengan dirinya sendiri.

Alangkah kelam sekali digital distopia ini? Harari juga mengkritisi perihal cara kekuasaan bekerja mempraktikkan instrumen teknologis baru ini. Dalam sejarah pertarungan ideologis, kemunculan fasisme maupun kekuasaan tirani dimungkinkan melalui sokongan dua hal: mitos dan teknologi. Dalam bukunya yang berjudul The Technological State in Indonesia, Sulfikar Amir, seorang sosiolog, menjelaskan kompleksitas mitos pembangunan yang dipromosikan oleh rezim Order Baru. Bagaimana ilusi tentang masa depan teknologis dengan kecemerlangan pembangunan menjadi mantra untuk menggalang kepercayaan masyarakat.

Demikian pula dengan sejarah menguatnya Partai Nazi di Jerman yang muncul dari puing-puing keterpurukan depresi panjang ekonomi yang melanda Eropa. Adolf Hitler mencuat sebagai pemimpin berhaluan nasionalis-sosialis yang karismatis di mata rakyatnya. Figur Hitler juga ditopang oleh mitos pemurnian ras Arya sebagai ras yang superior. Hitler mengampanyekan kebangkitan Jerman dan menjanjikan kesejahteraan melalui mukjizat teknologi industri.

Kekejian Nazi tecermin melalui teknologi yang mereka kembangkan. Mereka mendesain kamp konsentrasi yang digunakan sebagai tempat pembunuhan jutaan orang Yahudi. Negara otoritarianisme ini memanfaatkan sains dan teknologi untuk mengintai dan mengendalikan masyarakat agar tunduk pada kekuasaan.

Kembali pada keraguan Harari terhadap gegap gempita teknologi digital, ia mengingatkan tentang ancaman yang terjadi jika data dikuasai secara tunggal oleh negara atau dimiliki oleh sekelompok elite. Saat ini pengintaian atau pengawasan mutlak terhadap individu dapat terjadi karena kecanggihan teknologi. Betapa rapuhnya privasi dan kebebasan individual pada era digital ini. Adakah cara untuk membalikkan keadaan sehingga digitalisasi menyasar ke arah diperluasnya ruang demokrasi? Tentu kondisi ini dapat diupayakan jika masyarakat bertindak secara kritis dalam mengonsumsi dan membagikan informasi, bersikap skeptis, serta memahami ragam hak digital yang patut diperjuangkan sebagai warga negara.

Mari menengok ke Estonia, negara yang menggunakan teknologi digital untuk memaksimalkan demokrasi. Filsuf dan pakar hukum Helen Eenmaa-Dimitrieva mengatakan bahwa pemerintahan yang baik tidak saja dibentuk oleh manusia, tetapi juga oleh algoritma. Pada 2007 Estonia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan pemungutan suara melalui internet. Estonia merekognisi akses internet yang merata sebagai bagian dari hak warga negara. Mereka juga merancang sistem yang memosisikan warga negara sebagai pemilik data yang dilindungi oleh hukum sehingga mereka dapat mengontrol data tersebut.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Laporan tahunan 2019 lembaga SAFEnet tentang situasi hak-hak digital di Indonesia menunjukkan urgensi pemenuhan hak warga negara untuk mengakses internet, lalu juga hak kebebasan berekspresi dalam jejaring, dan hak individu terhadap keamanan data-datanya. Terutama, SAFEnet mengkritisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakibatkan kriminalisasi pada warga negara. Hak-hak digital tampaknya belum dipandang secara serius, padahal hak-hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. (*)

(SARAS DEWI, adalah Dosen Filsafat Universitas Indonesia)

12

Editor : nto
Reporter : jpc/kpc