Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Sengketa tanah wakaf seluas 58 hektare di Jalan Karanggan Kota Palangka Raya terus bergulir, hingga ke tingkat kasasi. Pasalnya, nadzir atau pihak pembela tanah wakaf tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya, yang memutuskan bahwa Pengadilan Agama (PA) tidak berwenang mengadili sengketa tanah wakaf.

Putusan hakim PTA Palangka Raya tersebut berbeda dengan putusan hakim PA Palangka Raya, yang menyatakan PA berwenang mengadili sengeketa tanah kawaf. Hal itu mengacu pada Pasal 62 ayat 2 UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Tanah Wakaf dan Pasal 49 Huruf c UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf e perkara wakaf merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Dan pada pasal 50 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa itu diputus oleh peradilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, perkara wakaf merupakan wewenang pengadilan agama.

Atas putusan tersebut, nadzir tanah wakaf H Kamuk Ranggan, Wikarya F Dirun akan mengajukan kasasi. Sebab, putusan hakim PTA yang menyatakan sengketa tanah wakaf bukan kewenangan Pengadilan Agama dinilai keliru. 

"Kita melakukan uapaya kasasi atas putusan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Sebab, sengketa tanah wakaf termasuk kewenangan Pengadilan Agama," ucap Wikarya, Selasa (23/2).

Menurut Wikarya, bahwa dengan hanya menggunakan pasal  49 dan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama sebagai pisau analisa yuridis dalam memberikan pertimbangan hukum, maka sangatlah jelas dan terang pisau analisa yang digunakan Judex Factie sangatlah tumpul.

Pada UU Peradilan Agama tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci dan hanya ada penjelasannya bahwa wakaf adalah “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah” (Vide pasal 49 huruf e dan penjelasan UU Peradilan Agama)”. 

Dengan adanya kelemahan dalam UU Peradilan Agama tersebut, seyogyanya Judex Factie menggunakan pula pisau analisa yuridis  lainnya, yaitu  yang diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya dalam memori kasasi ini disebut “UU Wakaf” dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. 

Pasal-pasal tersebut, lanjut Wikarya, mengatur ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, syarat benda wakaf, prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir. Kemudian juga kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.

“Seyogyanya agar bisa bisa memberikan analisa yang tepat dan tuntas untuk mengetahui apa benar perkara ini kewenangan pengadilan agama atau bukan, setidak-tidaknya Judex Factie harus mengacu pada pasal 1 butir 1 Jo. Pasal 2 dan Penjelasannya Jo. Penjelasan Umum Alenea 1 Jo. Pasal 49 dan Penjelasannya Jo. Pasal 50 dan penjelasan pada ayat (2) Jo. Pasal 54  Jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama yang dihubungkan pula dengan Pasal 1 butir 5 Jo. Pasal 3, pasal 6, pasal 32, pasal 34, pasal 36 dan pasal 62 UU No. 41 Tahun  2004 Tentang wakaf serta wajib pula dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 215 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 217 ayat (3)," beber Wikarya.

Menurutnya, analisa tidak hanya sampai berhenti dengan makna-makna pasal tersebut saja. Seyogyanya Judex Factie juga wajib menerapkan berbagai asas hukum, antara lain, “Lex Specialis derogate lex generali” dimana hukum tentang wakaf bersifat khusus dan hal yayasan bersifat umum, oleh karena perkara pokok adalah tentang wakaf dan perkara ikutan (accesoir). Juga wajib untuk mengikuti berbagai yurisprudensi dalam praktik peradilan tentang kompetensi absolut  Pengadilan agama Vs Pengadilan Negeri antara lain Putusan MARI No. 001-SKM/MA/2015  serta praktik hukum anatar peradilan dengan obyek yang sama namun antarpengadilan yang satu dengan pengadilan lainnya semua berjalan simultan tanpa menyentuh kewenangan absolut masing-masing  pengadilan, seperti kasus-kasus dengan obyek sertifikat hak milik yang oleh peradilan umum dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku mengikat, oleh PTUN dinyatakan  tidak sah dan batal demi hukum, oleh hakim pidana dinyatakan surat palsu dan oleh pengadilan agama misalnya, bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak sebagai bundle warisan yang belum terbagi.

“Dengan demikian jelas dan nyata pertimbangan Judex Factie dalam perkara a quo adalah sangat tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveed) yang harus dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi," pungkasnya.

12

Editor : nto
Reporter : arj