Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan, S.Hut didampingi Anggota Komisi II DPRD Kapuas, Bendi, memberikan keterangan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (22/2). (Foto Galih/Kalteng Pos)


KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kapuas terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi, khususnya parkir, Senin (22/2).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan, S.Hut, dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Kapuas, dan Sekretaris Dishub Kapuas.

Algrin menegaskan, sangat prihatin dengan Dishub Kapuas, sebab realisasi jauh dari target yang ditentukan, terkait retribusi PAD. Berdasarkan hasil RDP terkait evaluasi dan realisasi PAD, dari sektor retribusi daerah.

"Bahwa target retribusi Dishub Kapuas Tahun 2020, hanya mencapai 55 persen dari target Rp1 miliar hanya tercapai Rp550 juta dari enam jenis pungutan retribusi," ucap Algrin didampingi Anggota Komisi II DPRD Kapuas, Bendi, memberikan keterangan usai RDP, Senin (22/2).

Keenam retribusi, yaitu parkir pinggir jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, etribusi PKB, retribusi penyeberangan air, retribusi pelayanan pelabuhan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Sehingga itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Kapuas, salah satunya retribusi pelayanan parkir yang dikeluhkan dan merosot.

"Bayangkan Tahun 2020 target Rp500 juta retribusi parkir di pinggir jalan, dan realisasi kurang 50 persen dari target," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini, menambahkan terkait merosotnya realisasi tersebut, maka harus diketahui kendalanya bagaimana, sistemnya bagaimana, juga pengawasannya, dan harus ada perubahan atau tata kelola untuk retribusi parkir.

"Karena ini untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, dan pungutan tapi tidak disetorkan, sebab itu salah satu merosotnya realisasi," jelasnya.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas ini, mengakui, melalui fungsi tugas bidang pengawasan Komisi II DPRD Kapuas, yaitu Keuangan daerah sektor pajak dan retribusi dan ekonomi. Maka pihaknya tetap mendorong Dishub Kapuas, agar bekerja sesuai koridor.

"Selain itu menghindari terjadi kebocoran dalam pemungutan terhadap enam buah jenis retribusi," tegasnya lagi.

Algrin menerangkan, DPRD Kapuas terutama Komisi II DPRD Kapuas mendorong, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas memberikan Reward (penghargaan) dan Punshement (hukuman) kepada dinas penghasil pendapatan daerah.

"Sehingga sebagai upaya motivasi, dan evaluasi untuk dinas tersebut," tutupnya. 

12

Editor :hen
Reporter : alh