Wabup Kobar Achmadi Riansyah didampingi Kasdim Mayor Edi ketika menggelar rapat Karhutla di Pemkab Kotawaringin Barat, Kamis (25/3)


PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO - Wakil Bupati Acmadi Riansyah menegaskan, bahwa pemerintah terus memberikan solusi bagi para petani yang bekerja di ladang. Khususnya mereka yang selama ini membuka lahannya dengan cara membakar. Hal ini sesuai dengan peraturan bupati tentang pembakaran hutan dan lahan non gambut. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2021 dan Peraturan daerah Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020.

Dalam peraturan bupati tersebut memuat tentang tata cara pembakaran lahan milik masyarakat dengan cara dibakar. Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Kobar Achmadi Riansyah ketika memimpin konsultasi publik rapat penyusunan Rancangan Perbub tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi masyarakat hukum adat, Kamis (25/3).

"Substansinya adalah dimungkinkan masyarakat membakar lahan non gambut dan luasan lahannya juga dibatasi maksimal dua hektare. Cara pembakarannya juga tidak boleh bersamaan sehingga ada jarak dengan warga lainnya," katanya.

Menurutnya, supaya nantinya tidak menyebabkan ketebalan asap pada saat dilakukan pembakaran lahan. Selain itu tidak dilakukan pada saat dalam status darurat bencana karhutla di wilayah Kobar. Nantinya juga harus disiapkan sekat bakar minimal dua hingga tiga meter.

Selain itu, pada saat melakukan pembakaran hendaknya melaporkan diri kepada kepala desa setempat. Supaya nantinya dikoordinasikan dengan pihak kepolisian atau pihak terkait. Pembukaan lahan itu sendiri juga yang memang hanya untuk ladang semusim, lahan pangan dan padi. Memang yang berfungsi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

"Ini salah satu solusi yang selama ini dipertanyakan dan ini kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Karena selama ini apa yang dilakukan masyarakat sudah menjadi tradisi adat istiadat setempat," ujarnya.

Poin-poin inilah yang dilakukan pembahasan dalam rapat tersebut. Nantinya apa yang menjadi pertanyaan masyarakat bisa segera direalisasikan supaya nantinya tidak lagi menjadi permasalahan di kemudian hari.

1

Editor : nto
Reporter : son