RENCANA pemindahan Ibu Kota terus bergulir. Salah satu pulau yang
akan menjadi kandidat kuat pengganti Jakarta adalah Palangka Raya, Kalimantan
Tengah (Kalteng).
Plt Dirjen Otda Kemendagri, Akmal
Malik menjelaskan, pemindahan ibu kota itu sangat penting karena Jakarta sudah
tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota negara yang besar seperti Indonesia.
Tak ada yang salah kalau DKI Jakarta pindah ke Kalteng.
Lebih lanjut, Akmal juga
menjelaskan, Jakarta juga masih ada peluang untuk menjadi daerah khusus karena
pertumbuhan ekonomi bisnis tetap di Jakarta.
“Sebaiknya, yang jadi ibu kota
nanti wilayah administratif saja. Biar tak ada kericuhan. Sebab wilayah
administratif tidak ada DPRD,†terang Akmal.
Di sisi lain, Deputi IV Kantor
Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menambahkan, zaman Bung Karno sudah dilakukan
perencanaan pemindahan ibu kota dan sudah ada simbolisasi tiang dan ketika itu
ada dubes Rusia, dubes AS yang hadir saat peresmian peletakan batu pertama.
“Jadi sudah ada perencanaan yang
matang. Tapi karena peristiwa 1965 dan masalah pembiayaan, akhirnya tak
terlaksana. Nah, dalam perencanaan itu, Palangkaraya selain pusat ibu kota juga
pangkalan pertahanan berbasis angkatan udara,†imbuhnya.
Sementara itu, Dukungan
pemindahan Ibu Kota pun datang dari berbagai kalangan. Tak terkecuali Wakil
Kepala Rumah Aspirasi Jokowi (RAJ), Michael Umbas yang meyakini, proses
pemindahan pusat pemerintahan itu bukanlah hal yang sulit bagi Presiden Jokowi.
“Kami mendukung dan tak ragu
bahwa rencana itu akan terealisasi. Karena sudah banyak hal yang diwujudkan
Presiden Jokowi,†kata Umbas dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com,
Selasa (14/5).
Umbas juga menuturkan, selama era
Jokowi, pembangunan infrastruktur dibangun merata. Baik jalan tol, hingga jalan
desa, irigasi, bendungan, dan proyek lainnya.
“Meskipun ketika Jokowi membahas
gagasan besar untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta, banyak yang memberi tanggapi
nyinyir dan utopis. Tapi kami yakin itu bakal hilang,†tambah Umbas lagi.
Bahkan, lanjut Umbas, ada juga
yang memganggap itu hanya sebagai pengalihan isu di tengah sengketa Pemilu
2019. Padahal, gagasan tersebut dilakukan untuk kepentingan jangka panjang
seluruh rakyat Indonesia.
“Memindahkan ibu kota juga
membuktikan bahwa pemerataan pembangunan bukan sebatas wacana politik. Jokowi justru
membangun di daerah-daerah luar Pulau Jawa,†paparnya. (JPC/KPC)