PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo. Mewakili Gubernur meminta Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng agar meningkatkan realisasi keuangan dan fisik untuk triwulan selanjutnya. Sehingga, dapat mendukung pencapaian yang telah ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran.
“Menjadi harapan bersama, melalui Rapat TEPRA Triwulan II ini. Berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran pada tahun 2023 dapat diidentifikasi. Untuk kemudian dirumuskan solusinya bersama,” kata Wagub dalam sambutan yang dibacakannya di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/7).
Ini, kata Wagub. Agar permasalahan-permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada triwulan berikutnya. Sehingga realisasi pembangunan semakin meningkat, sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Dia juga berharap. Semua pekerjaan sesuai dengan tahapan. Apalagi menyangkut perputaran uang. Evaluasi TEPRA menurutnya akan menjadi monitoring pusat. “Saya kira bekerja dalam sebuah tim bekerja yang kompak bukan superman atau superwomen tapi supertim. Kalau dilibatkan akan tercapai dengan baik” harapnya.
Wagub menuturkan. Perangkat daerah di provinsi atau pun di kabupaten/kota. Agar memetakan dan mempolakan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
“Ada program dari pusat semua pembiayaan dari pusat. Daerah tinggal menetapkan skala pendukung. Ada juga skala prioritas kabupaten/kota, sangat penting untuk kita petakan kita bisa mengukur dan mencari model yang tepat dan cepat,” tuturnya.
Wagub mengingatkan terkait inflasi. Dia berharap agar kabupaten/kota untuk memperhatikan terkait laju inflasi. “Membuat inovasi yang sifatnya stimulus,” tandasnya.
Sementara itu, laporan realisasi keuangan yang disampaikan Staf Ahli Gubernur (SAG) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko. Mewakili Sekda Kalteng menjelaskan. Kendala dan permasalahan penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2023 yang telah disampaikan para stakeholders, yaitu ada beberapa Perangkat Daerah yang terkendala dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2023 karena masih dalam proses administrasi.
“Adanya dana bantuan sosial yang belum dijalankan. Disebabkan SK yang belum disetujui. Rencananya pada bulan Juli ini akan disalurkan sekitar 20 miliar dan untuk fisiknya. Juga baru dijalankan pada bulan Juli ini dan saat ini dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum tercapai sesuai target. Dikarenakan proses Pengadaan Barang/Jasa sedang dalam proses pelimpahan. Perencanaan dan pengumuman RUP. “Terdapat kegiatan pada APBD yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2023 sehingga di SPJ-kan di awal bulan Juli 2023,” tambahnya.(hfz)