PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Asisten Perekonomian dan Pembagunan Kota Palangkaraya, Aratuni D Djaban, mengungkapkan dalam membangun komitmen bersama terkait pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Palangkaraya, diperlukan sebuah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud tentunya dengan kata kunci yakni sinergi.
Hal ini dikatakan Aratuni D Djaban saat menghadiri Rapat Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangkaya, Senin (11/9).
“CSR adalah tentang membangun komitmen bersama, sinergi bersama. Semua pihak berpartisipasi dalam membangun tanggung jawab sosial lingkungan ini. Sampai kita mendengar bahwa tanggung jawab lingkungan itu sangat luas. Bagaimana kita ramah terhadap lingkungan dan segala macamnya dan itu dimulai dari internalisasi dari diri sendiri dan kelompok,”ucapnya.
Dia menjelaskan, dengan sinergi, tidak ada yang tertinggal dalam hal ini. Semua harus bergerak. Jika semua itu sudah terjadi, maka CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang lingkungan dapat dikatakan berhasil.
“Peran pemerintah adalah sebagai mediator. Jadi, mengelompokkan, mengambil, mengumpulkan semua pihak. Tapi penyerahannya tidak dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk uang, tapi bisa diberikan langsung kepada penerima dari pemberi. Dalam tanda kutip bukan itu sebenarnya, tapi program dan kebersamaannya nanti. Itu sebenarnya bukan konsepsi dasarnya,”imbuhnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangkaraya, Fitria Husnatarina mengungkapkan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini, sebagai efisientrum untuk mewujudkan visi misi Kota Palangkaraya bisa lebih baik lagi.
Dengan keterlibatan semua orang dalam membangun kota ini, menurutnya dibutuhkan lebih banyak lagi pemberdayaan masyarakat. Khususnya dari sisi ekonomi.
“Poinnya adalah memiliki komitmen yang sama kedudukannya, dan memiliki kesetaraan dalam proses kegiatan program yang sama. Artinya pemerintah sebagai dirigen, maka dalam orkestranya, pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai pemangku kepentingan harus dilibatkan secara pro aktif,”ungkapnya.
Pilar Pembangunan
Senada dengan hal itu, Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kota Palangkaraya, Dody Irawan, menambahkan kegiatan ini merupakan salah satu komitmen Wali Kota Fairid Naparin dalam membangun Kota Palangkaraya.
Dia menyebutkan ada pilar yang memenuhi sarana dan prasarana pembangunan, dengan saling berkolaborasi dan bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat.
“Tanpa pilar ini, pembangunan sarana dan prasarana akan berjalan lambat. Untuk itu, Walikota Palangkaraya, Fairid Naparin berkomitmen untuk memastikan pembangunan ini berjalan sebagaimana mestinya,”tegas Dody Irawan. (*ana/hnd)