Konten dari halaman ini Pj Bupati Sampaikan Kendala Pembangunan Pertanian - Prokalteng

Pj Bupati Sampaikan Kendala Pembangunan Pertanian

- Advertisement -

PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi pihaknya dalam pelaksanaan pengembangan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau.

Hal itu disampaikan Nunu di hadapan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau belum lama ini. Kendala yang dihadapi di antaranya, budi daya pertanian di lahan rawa sangat bergantung sepenuhnya pada sistem tata kelola air irigasi.

“Saat ini belum sepenuhnya infrastruktur irigasi di lokasi food estate dalam kondisi baik. Hal ini berpengaruh terhadap waktu tanam yang tidak serempak. Kondisi ini berdampak pada kerentanan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT),” kata Nunu.

Selanjutnya, terhadap lokasi-lokasi kegiatan intensifikasi/ekstensifikasi, memerlukan perbaikan infrastruktur irigasi. Seperti normalisasi saluran sekunder, tersier, kwarter serta perbaikan/pembuatan pintu air.

Selanjutnya, keterbatasan SDM/petani penggarap dan kelembagaan korporasi petani yang belum sepenuhnya terbentuk.

Menurut Nunu, hal ini berpengaruh terhadap aktivitas budidaya tanam, pengelolaan hasil panen, upaya peningkatan nilai tambah petani di lokasi food estate serta jaminan keberlanjutan ke arah kemandirian.

Kesiapan off taker dalam penyerapan hasil panen belum sepenuhnya berjalan. Selain itu, kendala yang dihadapi keterbatasan anggaran pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. (art/kpg/hnd)

PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi pihaknya dalam pelaksanaan pengembangan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau.

Hal itu disampaikan Nunu di hadapan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau belum lama ini. Kendala yang dihadapi di antaranya, budi daya pertanian di lahan rawa sangat bergantung sepenuhnya pada sistem tata kelola air irigasi.

“Saat ini belum sepenuhnya infrastruktur irigasi di lokasi food estate dalam kondisi baik. Hal ini berpengaruh terhadap waktu tanam yang tidak serempak. Kondisi ini berdampak pada kerentanan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT),” kata Nunu.

Selanjutnya, terhadap lokasi-lokasi kegiatan intensifikasi/ekstensifikasi, memerlukan perbaikan infrastruktur irigasi. Seperti normalisasi saluran sekunder, tersier, kwarter serta perbaikan/pembuatan pintu air.

Selanjutnya, keterbatasan SDM/petani penggarap dan kelembagaan korporasi petani yang belum sepenuhnya terbentuk.

Menurut Nunu, hal ini berpengaruh terhadap aktivitas budidaya tanam, pengelolaan hasil panen, upaya peningkatan nilai tambah petani di lokasi food estate serta jaminan keberlanjutan ke arah kemandirian.

Kesiapan off taker dalam penyerapan hasil panen belum sepenuhnya berjalan. Selain itu, kendala yang dihadapi keterbatasan anggaran pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. (art/kpg/hnd)

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

HUKUM KRIMINAL

Recent Comments