SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mendorong pemerintah daerah setempat lebih aktif mengupayakan percepatan perluasan listrik PLN menjangkau ke kawasan pelosok setempat.
“Setiap kali kami kunjungan kerja maupun reses, masalah listrik ini selalu disampaikan masyarakat. Listrik salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena juga menyangkut aktivitas lain,” kata Anggota DPRD Kotim H.Hairis Salamad, Kamis (12/9).
Hairis cukup getol memperjuangkan percepatan kelistrikan desa ini karena masih banyak desa di daerah pemilihan yang diwakilinya di wilayah utara yang belum terjangkau listrik PLN.
Karena wilayah utara meliputi Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Wilayah ini berjarak lebih dari 100 kilometer dari pusat Kota Sampit dengan kondisi jalan yang harus dilalui sebagian masih rusak.
“Diperkirakan masih ada 30 desa yang belum tersambung listrik PLN, kami mengapresiasi komitmen PT PLN dalam upaya percepatan ini. Aktivitas kelistrikan masyarakat cukup terbatas karena mengandalkan daya dari listrik bertenaga surya, sementara warga yang menggunakan listrik dari mesin diesel harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli bahan bakar,”ujar Hairis
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan DPRD sudah pernah berdiskusi dengan PLN di Palangka Raya dan didapat informasi bahwa peluang untuk perluasan jaringan itu terbuka.
DPRD siap mendukung upaya-upaya PLN agar bisa mudah melaksanakan itu. Untuk itu DPRD terus mendorong eksekutif untuk berkoordinasi intens dengan PLN. Harapannya agar kendala-kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya sehingga percepatan perluasan kelistrikan PLN semakin cepat untuk menjangkau seluruh wilayah Kotim.
“Informasi didapat, ada beberapa kendala yang masih dihadapi PLN untuk memperluas jangkauan layanan. Selain luas dan rumitnya geografis, PLN juga kabarnya terkendala izin dari perusahaan yang lahannya dilintasi jaringan listrik padahal sangat dibutuhkan agar jaringan bisa menjangkau hingga ke desa.
Kita tentu berharap perusahaan yang wilayahnya dilintasi pembangunan jaringan listrik PLN bersedia membantu dengan memberikan izin karena ini demi kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.(bah/kpg)