JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung ketegasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin perusahaan atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung melakukan reaktivasi di wilayah kerja migas yang menganggur alias idle.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini bilang tindakan tegas yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil tersebut sebagai bentuk upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita swasembada energi nasional.
Mukharudin pun berharap dukungan semua pihak, para stakeholder terkait untuk merealisasi peningkatan realisasi lifting migas tersebut.
Artinya, politisi Dapil Kalimantan Tengah ini berharap para pemangku kepentingan yang berwenang harus memprioritaskan pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi untuk mendorong target lifting migas tanah Air.
“Ya, tentu, harus memprioritaskan program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi nasional,” tandas Mukhtarudin, Minggu 17 November 2024.
Di mana, lanjut Mukhtarudin, swasembada energi menjadi salah satu misi dalam program Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Ya, walaupun pemerintahan Kabinet Merah-putih memiliki beragam tantangan dalam mencapai kemandirian energi, tapi kita harus tetap optimistis dalam mewujudkannya,” pungkas Mukhtarudin.
*Garap Blok Migas*
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku cukup wilayah kerja migas yang sebenernya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk dikelola oleh sejumlah KKKS.
Namun, Bahlil tak membeberkan secara detail terkait nama-nama KKKS yang dimaksudnya.
“Kemarin kita sudah melakukan konsolidasi dengan KKKS, dan meminta dukungan Bapak-Ibu (Anggota DPR) semua, dari 301 wilayah yang sudah dilakukan eksplorasi, tapi belum plan of development atau POD, maka kita akan memaksa untuk POD,” ucap Bahlil.
Apabila KKKS tersebut tak melakukan POD, maka izinnya akan dicabut dan dialihkan kepada KKKS lain yang berminat untuk segera mengelolanya.
Bahlil menegaskan, Pemerintah tak akan tinggal diam apabila wilayah kerja migas yang memiliki potensi cadangan dibiarkan begitu saja.
“Kalau sampai waktu yang sudah ditentukan dan mereka masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita akan melakukan tinjau,” papar Bahlil.
“Dan bisa-bisa kalau mereka tidak punya keseriusan, akan kita tawarkan ke investor lain,” bebernya.
Diketahui, saat ini realisasi lifting migas RI hanya berada di kisaran angka 600 ribu barel oil per day (BOPD). Sementara, konsumsi minyak di Indonesia tembus di angka 1 juta BOPD.
Sehingga, Indonesia saat ini kebutuhan energi utamanya BBM, masih bergantung pada impor.
“Oleh karenanya, dibutuhkan upaya ekstra untuk mewujudkan ketahanan energi, yakni memaksimalkan wilayah kerja migas,” pungkas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (tim)