Mukhtarudin


PEREKONOMIAN negara-negara di dunia saat ini berada dalam tekanan akibat Pandemi Covid-19. Banyak negara di dunia yang menerapkan kebijakan, seperti lock down ataupun pembatasan sosial, membuat pelaku usaha tak mampu menjalankan bisnis.  Situasi semakin parah, jika waktu yang dibutuhkan untuk mengontrol pandemi ternyata cukup lama. Beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan, jutaan penduduk dunia mengalami pemutusan hubungan kerja, pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan perekonomian dunia pun menjadi luluh lantak.  

Untuk menangani dampak Pandemi Covid-19 yang semakin memburuk terhadap perekonomian Indonesia setelah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama sekitar tiga bulan, Presiden Jokowi akhirnya telah menugaskan Ketua Gugus Tugas Covid-19 untuk menerapkan kebijakan new normal dengan membuka kembali sembilan sektor dengan resiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan, yaitu: perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, konstruksi, industri, pertambangan, perminyakan, logistik dan transportasi barang.

New normal (normal baru) sendiri dapat diartikan sebagai tatanan baru, yaitu bentuk adaptasi  manusia terhadap kondisi di saat vaksin Covid-19 belum ditemukan, namun aktivitas ekonomi tidak boleh berhenti. Normal baru menuntut kesiapan protokol umum kesehatan, antara lain menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, sedangkan protokol khusus atau sektor ekonomi disusun sesuai jenis dan karakteristik industri. Pembukaan wilayah dan sektor ekonomi ini tetap memperhatikan perkembangan epidemilogi, kesiapan pemerintah, kesediaan alat atau fasilitas kesehatan dan kepatuhan masyarakat, serta bersifat dinamis, sehingga dapat ditutup atau dibatasi kembali.  

Sejauh ini, pasar merespon positif terhadap penerapan kebijakan new normal. Kebijakan untuk mengaktifkan kembali perekonomian ditanggapi secara positif oleh pelaku pasar dengan harapan ekonomi akan kembali bergerak mendekati normal. Sentimen positif ini antara lain ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar ini berpotensi semakin menguat hingga saat ini berada di kisaran Rp. 13.885 - Rp. 14.080 per dolar AS, dari sebelumnya yang sempat mencapai Rp. 16.741 per dollar AS di bulan April akibat pandemi Covid-19. Mata uang rupiah yang menguat ini menjadi salah satu indikator optimisme dana asing dalam melihat prospek ekonomi Indonesia. Selama seminggu terakhir, dana asing yang masuk ke pasar saham cukup banyak sebesar Rp 3,1 trilyun (BEI, 8 Juni 2020)

Kebijakan new normal juga menjadi peredam penurunan indeks IHSG selama dua bulan terakhir. Investor merespon positif terhadap pemerintah yang malakukan pelonggaran PSBB dengan penerapan new normal, sehingga mengakibatkan kenaikan di pasar saham. Kepercayaan pasar mulai timbul dan investor mulai berani melakukan pembelian seiring dibukanya aktivitas ekonomi di sejumlah negara, yang memberikan sinyal positif di pasar modal.  Data BEI menunjukkan, IHSG sempat mencapai nilai rendah 3.937.63 pada 23 Maret 2020, namun terus mengalami kenaikan hingga level 4.626, 79 poin. Hingga 8 Juni 2020 IHSG dibuka pada level 4.947,78, dan terus merangkak naik 2, 48 % berada di posisi di level 5.070.56 poin pada saat penutupan.

Secara sektoral, saham yang paling menunjukkan positif adalah sektor barang konsumsi yang berhasil naik 6,47 % dan transportasi 5,7 %. Saham perbankan juga mengalami kenaikan dan mempunyai prospek menarik, seperti BBRI 6,1 % dan BBCA 3,1 %, dan BMRI menguat 8,2 %.  Kenaikan juga dikontribusi oleh saham properti, kontruksi dan agribisnis.  Walaupun kenaikan ini sifatnya masih jangka pendek dan masih menyesuaikan dengan perilaku konsumen, namun potensi kenaikan diperkirakan akan terus terjadi di jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, dalam skenario new normal banyak bisnis bertransformasi dan meningkatkan penggunaan teknologi, sehingga saham-saham yang memiliki bisnis berbasis digital, misalnya saham di sektor telekomunikasi juga akan menjadi semakin menarik bagi investor.

Pasar juga memberi sentimen positif dengan bertambahnya negara yang melonggarkan pembatasan, meskipun Bank Dunia memproyeksi perekonomian global bakal mengalami resesi terburuk selama 80 tahun terakhir.   Melambatnya ekspor serta investasi menjadi penyebab utama kinerja perekonomian yang tertekan dan konsumsi rumah tangga pun tumbuh melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) global diperkirakan akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,2 % tahun ini. Aktivitas perekonomian negara maju akan tertekan hingga 7 %, sedangkan perekonomian negara bekembang akan terkoreksi 2,5 %. Perekonomian negara berkembang dinilai lebih berada dalam bahaya karena sistem kesehatan negara-negara berkembang dianggap kurang kuat jika dibandingkan dengan negara maju. Negara berkembang juga dinilai memiliki keterlibatan yang besar pada rantai pasokan global dan ketergantungan terhadap komoditas dan pasar keuangan dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, perekonomian Indonesia kuartal I-2020 masih tumbuh sebesar 2,97 persen. Meskipun angka tersebut memang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen dan kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen. Namun  dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I ini masih lebih baik. Misalnya, Malaysia hanya tumbuh sebesar 0,7 persen, China hingga minus 6,8 persen, Singapura minus 0,7 persen, Inggris minus 1,6 persen, Korea Selatan 1,3 persen dan Amerika hanya mencapai 0,2 persen (Sumber: The Respective National Statistical Office of the Countries).  

Kuartal I tahun ini menjadi masa-masa terburuk bagi negara-negara di dunia, baik negara Barat maupun Asia selama Pandemi Covid-19. Di tengah-tengah perekonomian dunia yang memburuk, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa bertahan di angka positif.  Kita patut mengapresiasi  segala upaya dan langkah yang telah diambil oleh Tim Ekonomi Kabinet Jokowi yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Perekonomian, yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 masih tetap mencapai angka positif sebesar 2,97 %.  

Di samping itu, pemerintah telah menyiapkan kebijakan dengan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2020 dan PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi nasional. Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonnomian nasional, yang merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya PHK dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulilhan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Tujuan program adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan  ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.  

Selanjutnya,  Pemerintah merevisi Perpres No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan PP No. 23 Tahun 2020. Perpres No. 54/2020 direvisi karena APBN 2020 mengalami defisit yang lebih besar dari besaran defisit yang dipatok pemerintah. Defisit APBN yang awalnya diperkirakan 5,07 % dari PDB atau berada kisaran Rp. 853 trilyun, bakal melebar hingga mencapai 6,72 % dari PDB  atau sebesar Rp. 1.026,6 trilyun. Pelebaran ini disebabkan oleh penambahan belanja negara yang meliputi tambahan untuk subsidi bunga kepada UMKM serta perpanjangan diskon tarif listrik hingga bantuan sosial, dalam rangka menalangi dan mendorong perekonomian agar bertahan di tengah tekanan Covid-19 dan diharapkan akan pulih kembali.  Melalui revisi PP No. 23/2020, pemerintah menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Coviid-19 naik menjadi Rp 677,2 trilyun, bertambah Rp 35,5 trilyun dari anggaran sebelumnya yang hanya sebesar Rp 641,7 trilyun.

Dari total anggaran tersebut, Rp. 87,55 trilyun dialokasikan untuk sektor kesehatan, sedangkan untuk sektor ekonomi, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 589,65 trilyun atau 87 % dari total anggaran. Yang meliputi, pertama anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp.203,9 trilhun, antara lain menyangkut program PKH, Bansos, Kartu Pra Kerja, diskon listrik, logistik sembako, BLT dan dana desa, serta insentif perumahan bagi masyarakat penghasilan rendah sebesar Rp. 1,3 trilyun. Kedua, anggaran untuk dukungan kepada UMKM, antara lain dalam bentuk subsidi bunga sebesar Rp. 35,28 trilyun, penempatan dana restrukturisasi sebesar Rp. 82, 2 trilyun.  Ketiga, alokasi anggaran untuk insentif dunia usaha agar bisa bertahan, antara lain Rp. 123.01 trilyun untuk insentif perpajakan, penalangan modal kredit kerja darurat non-UMKM padat karya, serta belanja pembiayaan dan korporasi, termasuk PMN ke BUMN sebesar Rp. 15,5 trilyun, dan penjaminan untuk BUMN dengan dana talangan Rp. 19,65 trilyun. Dan terakhir, alokasi anggaran untuk pemda atau sektoral, antara lain untuk dukungan Pemda sebesar Rp.23,7 trilyun, pariwisata Rp. 3,8 trilyun serta cadangan perluasan sebesar Rp. 58,87 trilyun.    

Targetnya adalah untuk membangkitkan perekonomian dari keterpurukan per triwulan III-2020, sehingga pertumbuhan ekonomi 2020 diharapkan tidak akan sampai minus dan akan membaik di kuartal IV-2020.  Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan kuartal II akan menurun, tapi akan kembali meningkat pada kwartal III dan IV, sehingga pertumbuhan akhir tahun diperkirakan mencapai 2,3 %.  Bahkan, IMF dan World Bank memperkirakan, proyeksi untuk Asia, hanya tiga negara yang masih diperkirakan bertahan di atas nol persen atau tetap positif, yaitu China, India dan termasuk Indonesia.

Meskipun tantangan perekonomian ke depan masih berat, investasi akan tetap rendah dalam waktu dekat, perdagangan dan rantai pasok global masih akan terkikis dalam beberapa waktu ke depan, tetapi setidaknya ini merupakan langkah progresif  yang baik dari pemerintah yang harus kita dukung. Kita harus tetap optimis bahwa proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik, perekonomian Indonesia akan bangkit dan semakin membaik ke depannya.***

(Anggota Komisi VI DPR RI - Anggota Badan Anggaran)


1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like