Ilustrasi. (foto: net)


KASONGAN, PROKALTENG.CO - Setelah melalui rangkaian pembahasan, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019, disetujui menjadi peraturan daerah (perda). Persetujuan perda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto dan dihadiri Bupati Katingan Sakariyas di ruang sidang DPRD Katingan, Jumat (26/6).

Dengan disetujuinya Perda LKPj tersebut, Bupati Sakariyas menyampaikan ucapan terima kasih, dan memberikan apresiasi kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Katingan. Dimana sejak awal hingga akhir, telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan Perda APBD 2019 ini. "Terima kasih atas masukan dan sarannya. Sehingga ke depan bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Bupati mengaku sependapat dengan tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Katingan yang menyatakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas. Dengan diterbitkannya PP Nomor 12 tahum 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mewajibkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik, meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, akuntansi serta pengadaan barang dan jasa.

“Dengan demikian secara otomatis diperlukan pengembangan sistem yang selama ini digunakan, baik bidang penggelolaan maupun bidang terkait lainnya,” sebut bupati.

Selain itu, menurut Sakariyas, kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi atau penguasaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku juga penting. Diharapkan agar seluruh aparatur di lingkup Pemkab Katingan, selain bekerja keras, juga mampu untuk disiplin dan kerja cerdas. “Dengan demikian, pemerintah akan senantiasa dengan cepat melaksanakan tindak lanjut dan penyelesaian beberapa catatan keuangan dari pihak BPK-RI,” katanya.

1 2

Editor : nto
Reporter : eri/ens

You Might Also Like