ILUSTRASI/NET


JAKARTA, PROKALTENG.CO-Jajaran penyelenggara pemilu di 270 daerah pelaksana pilkada akhirnya dapat bernapas lega. Pasalnya, kucuran anggaran APBN yang dijanjikan pemerintah pusat sudah masuk ke rekening setiap satuan kerja (satker) Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memastikan pencairan dilakukan merata tanpa ada satu daerah pun yang terlambat. Besaran anggaran yang diterima masing-masing bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. "Angka keseluruhannya Rp941 miliar," ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Kalteng Pos), kemarin (29/6).

Dana tersebut, lanjut dia, merupakan pencairan tahap pertama dari total Rp4,77 triliun yang dibutuhkan KPU untuk memenuhi pelaksana pilkada dengan protokol Covid-19. "Jadi, 941 miliar ini untuk pembiayaan Juni-Juli," imbuhnya. Sementara untuk tahap kedua direncanakan cair pada Agustus mendatang.

Dengan sudah adanya alokasi anggaran, Raka menyebut, jajaran KPU di daerah sudah dapat melakukan pengadaan kebutuhan alat pelindung diri (APD). Khususnya untuk kebutuhan tahapan verifikasi faktual yang prosesnya mulai berjalan di sebagian daerah. "Jadi pengadaan bukan di KPU RI," tuturnya.

Pria kelahiran Bali itu mengingatkan agar pengadaan dilakukan secara hati-hati dan memenuhi prinsip penggunaan anggaran yang baik, agar tidak bermasalah pada kemudian hari. Dia juga mengingatkan agar pengadaan APD dikoordinasikan dengan gugus tugas setempat.

Sementara itu, Raka menambahkan, pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan sudah berjalan hari ini (30/6). Proses penyerahan dokumen dari kabupaten/kota ke panitia pemungutan suara (PPS) sudah berlangsung sejak 24 Juni hingga 29 Juni.

"PPS sudah bisa turun lapangan," terangnya. Dia juga mengingatkan jajaran PPS agar mematuhi protokol kesehatan selama melaksanakan tugas verifikasi. Termasuk menggelar rapid test sebelum melakukan verifikasi door to door.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebut ada empat potensi pelanggaran yang terjadi dalam tahapan verifakasi faktual. Pertama, PPS tidak melakukan verifikasi secara benar. Dia mengingatkan bahwa hal ini berkonsekuensi etik hingga pidana.

"PPS dapat diduga melakukan pelanggaran etika, dan bisa dikenakan pidana Pasal 185 B dan 186 UU Pemilihan (Pilkada) 10/2016," ujarnya. Potensi pelanggaran kedua, lanjut Dewi, pendukung membantah memberikan dukungan. Jika hal ini terjadi, ada potensi bacalon dan timnya melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Ketiga, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, baik struktural maupun ad hoc. Konsekuensinya, yang bersangkutan melanggar kode etik dan bisa diberhentikan. Sementara, potensi pelanggaran yang keempat adalah pendukung berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan netralitas aparat maupun ASN.

Oleh karena itu, srikandi Bawaslu itu mengingatkan para pengawas pilkada harus mencermati berbagai potensi pelanggaran ini, sekaligus memastikan validitasnya. Termasuk jika ada potensi seseorang mendukung lebih dari satu bapaslon. "Ini harus dipastikan dalam proses verfak untuk memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai dengan ketentuan," imbuh dia. 

1 2

Editor :dar
Reporter : far/jpg/ala

You Might Also Like