Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran (dua dri kiri) menerima kunker Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartanto (kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga (dua dari kanan), Sabtu (27/6) lalu. (Foto Humas untuk Kalteng Pos)


PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran telah menyampaikan kepada kepala daerah, yakni bupati dan wali kota se-Kalteng agar lahan pertanian di Kalteng tidak dilakukan alih fungsi menjadi lahan non pertanian. Mengingat, selama ini masih ada lahan-lahan pertanian di Kalteng yang beralih fungsi dan menyebabkan lahan baku pertanian di Kalteng terus berkurang.

 

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kalteng Sunarti mengatakan, dalam setahun pada 2018 hingga 2019, Kalteng kehilangan luas baku sawah sekitar 50 ribu hektar lebih. Pasalnya, pada 2017 lalu baku sawah di Kalteng sekitar 200 ribu hektar lebih, tetapi terus berkurang dalam jangka waktu setahun.

 

“Baku sawah tersebut pada 2018 berkurang menjadi 186 ribu hektar dan pada 2019 menjadi 136 ribu hektar. Jadi pengurangannya sangat signifikan dan itu juga yang menjadi keprihatinan kami,” kata Sunarti saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (26/6).

 

Diungkapkannya, pengurangan tersebut terjadi lantaran beberapa lahan pertanian di Kalteng sudah ada yang dijadikan kebun sawit dan sengon. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota agar tetap menjaga luas baku sawah agar jangan terus berkurang.

 

“Lantaran, berkenaan alihfungsi lahan ini merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota, dengan demikian gubernur meminta kepada kepala daerah se-Kalteng tidak mengalihfungsikan sawah,” ungkapnya kepada media.

 

Dijelaskannya, saat ini pemerintah tengah memprogramkan food estate lantaran Kalteng dipilih sebagai daerah ketahanan pangan nasional. Dengan adanya program food estate ini, maka harapannya luas baku sawah di Kalteng akan kembali bertambah.

 

Selain itu, lanjut dia, setiap kabupaten/kota harus memiliki peraturan daerah (perda) tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Perda ini memliki banyak fungsi, salah satunya menjadi syarat untuk dapat memperoleh dana alokasi khusus (DAK) jalan usaha tani.

 

“Berkenaan perda itu, saat ini hanya Kabupaten Barito Utara (Batara) yang memiliki perda itu, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) saat ini juga sudah mengusulkan dan sudah dalam pembahasan DPRD setempat, sedangkan untuk Kabupaten Kapuas masih perlu mendapat revisi,” pungkasnya. 

1 2

Editor :abw
Reporter :

You Might Also Like