Ilustrasi. (foto: net)


PROKALTENG.CO - Tersebar berita di sejumlah media daring yang menyatakan sepeda bakal dikenai pajak. Berita yang viral itu berjudul Pajak Sepeda Bakal Dipungut, Kemenhub Buka Wacara Pesepeda Bayar Pajak.

Dalam berita itu juga disebutkan, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sedang membuka wacana untuk memberlakukan pajak sepeda.

Informasi itu diklaim berasal dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat mengisi diskusi virtual pada Jumat 26 Juni lalu.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” demikian kata Budi Setiyadi sebagaimana tercantum dalam berita itu.

Namun, benarkah pemerintah akan menetapkan pajak sepeda?

Kementerian Perhubungan melalui keterangan tertulis, pada Senin kemarin langsung membantah informasi tersebut.

Berikut kutipan keterangan tertulis Kemenhub nomor 75/SP/VI/HMS/2020:

Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda, maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut *TIDAK BENAR*.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati juga menegaska, kabar tersebut tidak benar. “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” ujarnya, Selasa (30/6).

dijelakan, pihaknya bukan mempersiapkan regulasi pajak sepeda. Namun regulasi yang berfokus ke aspek keamanan dalam bersepeda. "Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujarnya

“Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” sambung dia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

1 2

Editor : nto
Reporter : fin/ngopibareng/kpc

You Might Also Like