Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Dadang Siswanto SH beserta Anggota Komisi IV Lainnya Ir. Pardamean Gultom, Nadie, S.Pd, serta Ketua Bapemperda Handoyo J Wibowo saat mengunjungi PT Nusantara Docking Sejahtera pada Rabu (29/7). (Foto:DPRD untuk Kaltengpos)


SAMPIT,KALTENGPOS.CO-Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan kunjungan ke PT Nusantara Docking Sejahtera, yang merupakan perusahaan pusat perbaikan kapal di Desa Tanah Mas Kecamatan Baamang. Kunjungan tersebut untuk memastikan aktivitas perusahaan itu berjalan dengan baik serta mematuhi semua aturan dalam berinvestasi di daerah tersebut.

 

Selain itu juga, kegiatan tersebut dalam rangka persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Kabupaten Kotim yang masuk dalam program legislasi di tahun ini.

 

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kotim Dadang Siswanto SH beserta Anggota Komisi IV Lainnya seperti Ir. Pardamean Gultom, Nadie, S.Pd, serta Ketua Bapemperda Handoyo J Wibowo.

 

Menurut Ketua Komisi IV Dadang Siswanto SH, dalam raperda itu salah satu usaha yang sangat terdampak nantinya adalah sektur jasa kepelabuhanan, dimana dalam raperda itu nantinya kemungkinan areal pelabuhan usaha doking kapal serta terminal khusus lainnya akan dievaluasi secara total oleh pemerintah daerah.

 

“Ketika nantinya dibahas raperda itu di DPRD, kami sudah ada bahan dari tinjauan lapangan ini. Nanti tidak serta merta yang disampaikan pemerintah kita aminkan. Kami DPRD juga pastinya akan mencoba menelaah satu persatu pasal perpasal dalam raperda yang diajukan nantinya," ujar Dadang saat dibincangi usai kunjungan Rabu (29/7).

 

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menegaskan bahwa DPRD dalam pekan ini melakukan peninjauan sejumlah usaha pelabuhan. Hal ini pun sebagai tindaklanjut dari sejumlah pengaduan masyarakat bahwasanya banyak pelabuhan yang ada di Kotim ini tidak berizin. Dan lebih parah lagi mengabaikan keamanan dalam pemanfaatan pelabuhan itu sendiri.

 

“Selain sebagai bahan dari pembahasan RDTR nanti, kami juga sekaligus menekankan bahwa keselamatan kerja, legalitas usaha pelabuhan, pemberdayaan tenaga kerja juga wajib dilakukan. Makanya kami meninjau langsung sudah sesuai tidak apa yang mereka sampaikan setiap ada pertemuan dengan pemerintah daerah itu dengan fakta lapangan,”tutupnya.

1 2

Editor :hen
Reporter : bah

You Might Also Like