ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng sudah memasuki tahapan kampanye terhitung sejak Sabtu (26/9). Setiap tim pemenang dan simpatisan langsung tancap gas mengenalkan jagoan andalannya kepada masyarakat di 14 kabupaten/kota. Pengawasan oleh lembaga terkait pun terus diperketat agar rambu-rambu dalam kampanye tidak dilanggar atau diabaikan. Dengan demikian diharapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan aman, lancar, dan tertib, serta mewujudkan pilkada tanpa informasi hoaks maupun isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam melakukan pengawasan selama tahapan kampanye yang dimulai 26 September hingga 5 Desember. Banyak potensi kerawanan dalam masa kampanye ini. Mulai dari bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan, politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hoaks, kampanye hitam, hingga soal pelanggaran protokol kesehatan menjadi perhatian serius.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi juga pernah menyampaikan bahwa pihaknya tentu akan mengawasi secara ketat setiap pelaksanaan tahapan pilkada. Baik itu berkenaan potensi kerumuman massa maupun pelanggaran kampanye lainnya.

Perihal kerumunan massa, kami berharap pihak keamanan termasuk Satpol PP bisa berperan, karena ada udang-undang lain dan pergub yang dilanggar,” kata Satriadi.

Sedangkan soal pengawasan kampanye, pihaknya akan memberi tindakan tegas atas setiap pelanggaraan yang ditemukan, bahkan sampai pada penghentian kampanye. "Misal saja, ketika ditemukan ada pelanggaran kampanye, maka akan diberikan teguran. Bahkan bisa saja kampanyenya dihentikan," kata Satriadi.

Selama tahapan kampanye ini, peserta pilkada boleh menyelenggarakan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), serta kegiatan lain melalui medsos.

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim menyebutkan, selama pelaksanaan kampanye pihaknya akan menentukan zona-zona pemasangan APK yang akan dikeluarkan dengan SK KPU Kalteng. Tetapi, KPU Kalteng harus terlebih dahulu menerima SK penetapan zona dari kabupaten/kota.

“Jadi, ada zona-zona pemasangan APK. Nanti akan kami tetapkan setelah kami mendapatkan masukan berupa SK dari kabupaten/kota,” katanya, kemarin.

Selain itu, paslon juga mendapatkan fasilitas dari penyelenggara berupa APK dan bahan kampanye. Dana yang dianggarkan untuk fasilitasi dua paslon ini senilai Rp5 miliar lebih.

“Fasilitas yang diberikan dalam konteks sama rata bagi dua paslon itu, yakni berupa APK dan bahan kampanye. Untuk APK dianggarkan senilai Rp4 miliar lebih, sedangkan bahan kampanye Rp1 miliar lebih,” ucapnya.

APK ini meliputi baliho untuk setiap kabupaten/kota sebanyak lima lembar, sepuluh umbul-umbul dan dua spanduk untuk setiap kecamatan. Sedangkan untuk bahan kampanye meliputi selebaran, brosur, pamflet, dan poster sebanyak sepuluh persen dari KK se-Kalteng.

“Tapi angka ini bisa saja turun saat realisasi nanti, karena tergantung dari lelang. Kami menganggarkan senilai demikian,” tegasnya.

Selain APK yang difasilitasi KPU, paslon dapat mencetak sendiri APK 200 persen dari jumlah yang difasilitasi KPU. Akan tetapi, pemasangan harus tetap pada zona yang telah ditentukan oleh KPU.

“Termasuk untuk bahan kampanye, mereka (paslon, red) boleh mencetak sendiri. Bahkan juga dibolehkan membuat APD seperti masker dan hand sanitizer,” pungkasnya.

Pesta demokrasi 9 Desember mendatang, untuk pemilihan gubernur pasangan nomor urut 1 Ben Brahim-Ujang Iskandar akan head to head melawan pasangan nomor urut 2 Sugianto Sabran-Edy Pratowo. Sementara itu pada pemilihan bupati Kotawaringin Timur (Kotim). Akan ada empat pasangan calon yang berkontestasi, mereka adalah nomor urut 1 Halikinnor-Irawati, nomor 2 Suprianti Rambat-Muhammad Arsyad, nomor 3 Taufiq Mukri- Supriadi dan nomor urut 4 Muhammad Rudini Darwan Ali-Samsudin.

12

Editor :dar
Reporter : abw/ala