Massa pengunjuk rasa lari usai petugas Brimob menembakkan gas air mata di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)


JAKARTA, KALTENGPOS.CO - Tersiar kabar adanya ancaman dari pihak kepolisian terhadap anak-anak yang ikut melakukan aksi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), bahwa mereka akan dicatat dalam catatan kepolisian. Sehingga diperkirakan mereka pun akan kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), mendapat reaksi keras Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisoner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyampaikan, hal itu terlalu berlebihan. Sebab, tidak semua pendemo bisa dipukul rata tanpa identifikasi.

“Ancaman kepolisian akan dicatatkan perbuatan mereka sebagai tindak kriminal, padahal mereka tidak melakukan, itu tidak tepat,” ujarnya dalam siaran televisi, Kamis (15/10).

Sebab, hal ini pun akan menjadi salah satu faktor masa depan anak untuk mencari kerja. Tidak benar melakukan tindakan seperti pencatatan kriminal di laporan kepolisian.

“Kalau cuma ikut-ikutan dan dicegah di jalan, lalu mereka dicatat kriminal, ini kan pelanggaran, apalagi ada narasi biar susah nyari kerja, ini anak-anak loh, jadi kita tidak memperlakukannya seperti itu,” ucapnya.

Namun, untuk yang melakukan tindakan anarkis, pihak kepolisian dapat memproses lebih lanjut sesuai UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Bagi yang melakukan silahkan diproses, tidak bisa diratakan. Kita menghormati proses itu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto mengatakan, para pelajar yang diamankan karena akan melakukan aksi menolak UU Ciptker ke Jakarta akan direkam dan menjadi catatan kepolisian. “Mereka yang sudah diamankan akan ter-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan,” kata Sugeng.

1

Editor : nto
Reporter : jpc/kpc