ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO- Berdasarkan hasil survei dan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, ada lebih seratus kepala daerah yang pernah berperkara terkait korupsi.

Lembaga antirasuah ini tidak ingin kejadian serupa terulang lagi. Oleh sebab itu, KPK menggelar webinar nasional, dengan harapan tercipta pimpinan daerah berintegritas, jujur, dan berkarakter hasil pesta demokrasi 9 Desember mendatang. Hal itu disampaikan oleh Pimpinan KPK Alexander Marwata saat menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/10).

Alexander mengatakan, keterkaitannya dengan pilkada, pihaknya dan Kemendagri RI telah melakukan survei berkenaan kebutuhan dana yang digunakan dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pasalnya berdasar versi Kemendagri, kebutuhan kepala daerah tingkat dua rata-rata sekitar Rp20 hingga Rp30 miliar.

Sementara survei dengan bertanya secara langsung ke calon yakni sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar saja, meskipun idealnya biaya yang dikeluarkan kisaran Rp65 miliar,” kata Alexander.

Untuk apa biaya sebesar ini? Alexander menyebut, bukan menjadi rahasia lagi jika untuk mendapatkan kendaraan politik mesti ada uang mahar, meskipun ada partai tertentu yang tidak pungut biaya. Selain itu, biaya kampanye tentu menjadi beban bagi paslon. Belum lagi biaya untuk saksi.

Karena selain saksi yang disediakan penyelenggara pemilu (KPU), setiap paslon juga diberi ruang untuk hadirkan dua saksi di tiap TPS. Dan itu tidak gratis,” katanya, kemarin.

Jika melihat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan calon ke KPU, rata-rata hanya Rp18 miliar saja. Itu pun sudah gabungan antara calon kepala daerah dan wakilnya. Tentu sangat tak mungkin mengandalkan dana dari harta pribadi calon.

“Dana yang dikeluarkan calon banyak  dari sponsor. Sekitar 82 persen dana itu diperoleh atau didukung oleh donatur. Sebagian besar donatur itu adalah masyarakat, perorangan, dan juga pengusaha yang memiliki kegiatan usaha di daerah tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya sudah melakukan tiga kali survei, yakni pada 2015, 2017, dan 2018. Rata-rata kepala daerah yang paham, maka pengusaha yang mendukung saat mencalon tentu berharap balas budi seperti izin bisnis, kemudahan berusaha, dan lainnya.

“Jika ingin pilkada jujur dan berintegritas, maka harus dimulai dari para calon itu sendiri, yakni dengan menyampaikan LHKPN-nya,” tegasnya.

Pentingnya pilkada berintegritas tak lain karena banyak kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Selain itu, luasnya kewenangan kepala daerah ini yang menjadi pertimbangan dan perhatian.

Itulah mengapa kami perlu bekerja sama, agar sejak dini mereka mengetahui apabila terpilih nanti, hak-hak dan kewajibannya selaku kepala daerah dapat diterima dan dijalankan,” ucapnya.

Jika terpilih kelak, lanjut Alex, tidak berpikir bahwa menjadi kepala daerah adalah untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kami berharap uang bukan menjadi motivasi utama dalam mencalon kepala daerah, tapi mencari legacy dan penghormatan. Itu yang sungguh kami harapkan. Jauh lebih penting nama bapak/ibu dikenang ratusan tahun,” bebernya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, dalam rangka kelancaran pilkada serentak tahun ini, pihaknya telah menyerahkan seratus persen dana kepada KPU, Bawaslu dan unsur pengamanan, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Kami juga telah membentuk desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota, menyediakan anggaran untuk operasional desk pilkada secara proporsional, menyiapkan aplikasi dan melakukan pelatihan aplikasi desk pilkada,” ucapnya.

Guna menjaga situasi tetap kondusif, pihaknya bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran isu bernuansa SARA, berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian melalui sosial media. Pihaknya juga menekankan bahwa pilkada serentak harus mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap tahapan.

“Marilah para paslon saling mempererat jalinan silaturahmi dan memberikan teladan,” tegasnya.

Berkenaan dengan pilkada yang berintegritas, Habib menyebut, faktor pendukung pertama adalah paslon . "Tidak ada pilkada berintegritas kalau paslonnya tidak berintegritas. Juga didukung oleh penyelenggara dan pemilih yang berintegritas alias antikorupsi dan politik uang," tegas Habib.

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kalteng Rudyanti mengatakan, beberapa jenis pelanggaran pada pelaksanaan pilkada kali ini antara lain pelanggaran administrasi seperti pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Juga ada politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Ada pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji,” katanya.

Ditemukan pula tindak pidana pemilihan yakni pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 177 sampai dengan pasal 198A Undang-Undang Pemilihan. Ada pula pelanggaran perundang-undangan lain yang peristiwanya berkaitan dengan pemilihan.

“Hingga 21 Oktober, pelanggaran dalam pilkada ada yang berupa temuan dan ada pula yang merupakan laporan dari masyarakat. Total ada 24 temuan dan tiga laporan. Dari 24 temuan, ada 3 temuan yang bukan pelanggaran,” ungkapnya. .

Ada tren pelanggaran administrasi yang meliputi adanya calon anggota PPS menjabat sebagai PPS dua periode, calon anggota PPK tidak memenuhi syarat karena berdomisili ganda, pengumuman seleksi penyelenggara ad hoc tidak sesuai dengan ketentuan, pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelantikan PPK/PPS, dan PPDP tidak melaksanakan kegiatan coklit daftar pemilih sesuai ketentuan perundangan-undangan.

“Sedangkan tren pelanggaran hukum lainnya meliputi ASN sosialisasi bakal calon melalui APK, ASN memberikan dukungan melalui media sosial, dan adanya kepala desa ikut serta atau terlibat kampanye,” ujar Rudyanti.

123

Editor :dar
Reporter : abw/ala/kpc