Presiden Rusia, Vladimir Putin


PROKALTENG.CO - Idealnya, seorang presiden tetap tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara yang dipimpinnya. Tapi hal ini mungkin tidak berlaku bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pasalnya, Majelis Federal Rusia saat ini tengah menggodok sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) terkait hak imunitas untuk Putin beserta keluarganya.

RUU itu memungkinkan Putin tidak dapat dijerat dengan tuduhan hukum apapun saat dirinya turun dari tampuk kekuasaan pada 2024 kelak. Hal yang sama berlaku untuk keluarganya.

Tak hanya itu, seluruh aset Putin pun bakal tidak bisa disita oleh aparat untuk alasan hukum apapun.

Putin sendiri telah memimpin Rusia sejak tahun 2000 silam. Selama empat periode kepemimpinannya, Rusia mampu tampil sebagai salah satu poros dunia yang diperhitungkan.

Meski baru masuk tahap pertama pembahasan, RUU itu juga kemungkinan akan lolos dan memiliki kekuatan hukum sebagai Undang-undang.  Sebab, pendukung presiden berusia 68 tahun itu menduduki sebagian besar Majelis Federal dan Dewan Federasi Rusia.

RUU tersebut akan melewati 2 tahapan sebelum ditandatangani oleh Putin dan diberlakukan.

Namun RUU tersebut disoroti oleh politisi oposisi Alexei Navalni dalam cuitannya di Twitter. Ia yang menyebut Putin sebagai seorang diktator mempertanyakan kenapa membutuhkannya sekarang

Seperti oposisi lainnya di Rusia, Navalny yang dikabarkan pernah diracun itu juga secara implisit menyentil mengenai rumor soal pengangkatan Putin sebagai presiden seumur hidup. “Bisakah diktator mundur atas kehendak bebas mereka sendiri?,” bebernya.

12

Editor : nto
Reporter : genpi/kpc