Asisten I Sekda Pulang Pisau Syaripul Pasaribu saat pembukaan kegiatan pembinaan parpol tahun 2020 di aula Dinas pendidikan Pulang Pisau, Senin (30/11).


PULANG PISAU, KALTENGPOS.CO - Badan Kesbangpol Kabupaten Pulang Pisau menggelar kegiatan pembinaan partai politik (parpol) tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Dinas Pendidikan setempat, Senin (30/11) dibuka Asisten I Sekda Pulang Pisau HM Syaripul Pasaribu.

Syaripul menegaskan, setiap bantuan keuangan parpol memiliki proses dan alur serta tahapan yang diatur di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018.

Di mana bupati/wali kota memberikan bantuan keuangan pada parpol tingkat kabupaten kota yang mendapatkan kursi di DPRD tingkat kabupaten kota. “Dana tersebut berasal dari APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 1 tahun 2018 pasal 9 ayat (2),” tegas Syaripul.

Dia menjelaskan, bantuan keuangan kepada parpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. “Bantuan keuangan kepada parpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat yang intinya besar dari sekretariat,” jelasnya.

Dalam hal tersebut, lanjut dia, juga perlu dibentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai peraturan pemerintah RI nomor 5 tahun 2009. “Tim verifikasi terdiri dari unsur Badan Kesbangpol, ketua KPU, Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta Komisi Pemilihan Umum,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Kegiatan, Hayes mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan agar setiap partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang menerima bantuan keuangan dari APBD dapat melakukan tata cara penghitungan, penganggaran dan tertib administrasi. “Baik pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018,” kata Hayes.

Materi yang disampaikan saat itu meliputi; pembinaan terhadap parpol, Permendagri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penyaluran dan dalam APBD dan tata tertib administrasi. Pengajuan penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan parpol.

Kegiatan tersebut diiikuti DPD/DPC partai politik Kabupaten Pulang Pisau yang mendapat kursi di DPRD dengan perolehan suara sah pada pemilu 2019.

1

Editor : nto
Reporter : art