Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama jajaran bupati, DPRD kabupaten dan provinsi, tokoh masyarakat dan presidium daerah persiapan Provinsi Kotawaringin melihat lokasi ibu kota provinsi baru di Kecamatan Hanau.(FOTO : DENAR/KP)


PALANGKA RAYA-Pemekaran Provinsi Kotawaringin makin matang. Lima bupati dan ketua DPRD telah merestui dan menandatangani pembentukan daerah otonom baru di wilayah barat Kalteng ini. Persetujuan itu diperkuat dalam rapat paripurna. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin Rahmat Hamka Nasution.

“Bupati dan ketua DPRD lima kabupaten yang meliputi Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara sudah menandatangai persetujuan bersama melalui rapat paripurna,” katanya saat diwawancarai, Selasa (12/1).

Ditegaskan Rahmat, rencana pemekaran provinsi tidak sekadar wacana. Kajian akademik pembangunan ibu kota provinsi baru ini sudah selesai dilakukan dan telah sampai di tangan gubernur. Tak lama lagi kajian akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kalteng.

Diungkapkannya, hasil kajian akademik ini sangat memungkinkan potensi Kotawaringin menjadi daerah otonom baru dalam bentuk daerah persiap an terlebih dahulu selama tiga tahun

Tentunya dengan tetap memperhitungkan kemampuan provinsi induk. “Tidak mungkin pemekaran dilakukan jika berimbas pada provinsi induk, dan itu sudah rumusnya, setelahdilakukan kajian, persentase ekonomi daerah otonom baru berada di angka 48 persen dan provinsi induk 50 lebih,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, sejauh ini lokasi yang akan dijadikan pusat ibu kota yakni di Kecamatan Hanau. Itu pun masih berupa rumusan awal. Jika nanti ada lokasi alternatif, maka sangat mungkin akan berubah. Terlebih jika gubernur sudah menurunkan tim ahli.

“Lokasi yang disediakan nanti juga akan dikaji lebih lanjut secara teknis dalam rencana detail tata ruang, dan itu menjadi kewenangan provinsi induk,” jelasnya.

Pembangunannya nanti sebagian besar memang berada di atas tanah pemerintah. Namun ada pula sebagian yang merupakan tanah masyarakat. Tentunya akan ada kompensasi bagi pemilik lahan itu. Masyarakat sekitar pun sangat mendukung rencana pembangunan ini.

“Setelah kajian ini diserahkan ke gubernur, selanjutnya akan dilakukan RDP dengan DPRD Kalteng. Setelah selesai dibahas di tingkat provinsi, selanjutnya diajukan ke Kemendagri untuk mendapat arahan lebih lanjut,” ucapnya.

Ditambahkannya, desain provinsi baru ini sedang berproses, karena gubernur berkeinginan agar tahap lebih awal dipersiapkan. Ke depannya diharapkan dapat terwujud green city dan smart city.

“Harus ada perencanaan matang untuk desain, karena lebih mudah membangun yang baru daripada mengubah yang sudah ada,” pungkasnya.


12

Editor :dar
Reporter : abw/nue/ala