Wakil Ketua DPRD Pulang Pisau H Ahmad Fadli Rahman


PULANG PISAU, PROKALTENG.CO - Pemerintah kabupaten Pulang Pisau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pulang Pisau pekan lalu menggelar rapat bersama.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua (Waket) I DPRD Pulang Pisau H Ahmad Fadli Rahman itu membahas tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pulang Pisau 2018-2023.

Fadli mengungkapkan, yang menjadi dasar perubahan RPJMD kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023, adalah PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selanjutnya, Kemendagri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan, rumusan yang menjadi isu strategis sebelum perubahan RPJMD itu diantaranya adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, ungkap Fadli, peningkatan perekonomian masyarakat yang berpihak pada pengembangan koperasi, UMKM dan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan peran pemuda perempuan dalam pembangunan, peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Rumusan isu strategis setelah perubahan di antaranya; penanganan dampak pandemi Covid-19, pengembangan kawasan food estate, peningkatan cakupan layanan infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pengembangan sumber daya alam yang mendorong perekonomian, peningkatan kemandirian ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan terpadu, peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan program kebijakan strategis nasional untuk pemulihan ekonomi food estate sudah tertuang dalam program sesuai dalam Kemendagri 050-3708 tahun 2020, dan bentuk dukungan kegiatan food estate akan dituangkan dalam perubahan Renstra Perangkat daerah dan di breakdown ke dalam rencana kerja perangkat daerah setiap tahun.

12

Editor : nto
Reporter : art