Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo


PROKALTENG.CO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya membatalkan Surat Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang mengatur tentang pelaksanaan liputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram itu ditandatangani Kapolri pada 5 April 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda untuk dilaksanakan pengemban fungsi humas Polri di seluruh wilayah. Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tapi humanis.

Pembatalan itu disampaikan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.

"Surat Telegram Kapolri sebagaimana referensi nomor empat di atas (surat telegram tentang pelaksanan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik) dinyatakan dicabut/dibatalkan," demikian bunyi telegram tersebut.

Lewat telegram itu, para kapolda, khususnya kepala bidang humas Polri di seluruh wilayah, agar melaksanakan dan memedomani isi telegram.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meminta Kapolri mencabut surat telegramnya tersebut. Dia berpandangan telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik perlu direvisi.

Ia mengatakan, poin-poin kontroversial yang termuat dalam surat telegram itu dapat membatasi kebebasan pers, serta menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik. Dirinya meminta poin-poin itu dicabut.

“Kami berharap STR (surat telegram) ini direvisi, khususnya poin-poin yang kontroversial membatasi kebebasan pers serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut,” kata Poengky dalam keterangan tertulis, Selasa (6/4).

Meski telegram itu bersifat internal, menurut Poengky, poin yang diatur juga akan berdampak pada pihak-pihak eksternal, khususnya jurnalis.

“Setelah membaca STR-nya, saya menangkap maksudnya adalah ada poin-poin yang dimaksudkan untuk menjaga prinsip presumption of innocent, melindungi korban kasus kekerasan seksual, melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan, serta ada pula untuk melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press,” ucapnya.

Hanya saja, lanjut Poengky, di sisi lain ada hal yang menjadi pro kontra. Misalnya poin 1 tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi polisi.

“Batasan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan transparansi kepada publik,” imbuhnya.

12

Editor : nto
Reporter : riz/fin/jpg/kpc