Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo


JAKARTA, PROKALTENG.CO – Surat Telegram (ST) Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021, yang diterbitkan Kapolri tentang larangan media meliput polisi arogan menuai banyak kritikan. Di tengah sorotan banyak pihak, akhirnya Kapolri pun buka suara.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan penerbitan Surat Telegram (ST) No: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 bukan bertujuan untuk melarang media merekam anggota Polri yang bersikap arogan. Akan tetapi bertujuan agar jajaran Polri lebih berhati-hati dalam menjaga sikap di lapangan.

Sebab, menurutnya, hingga kini masih ditemukan anggota Polri yang tampil arogan saat diliput media. Menurutnya, arahan tersebut dinilai penting. Sebab sikap dan perbuatan anggota Polri di masyarakat merupakan cerminan citra institusi Polri.

“Dalam kesempatan ini saya meluruskan anggotanya (jajaran Polri) yang saya minta untuk memperbaiki diri untuk tidak tampil arogan, jangan suka pamer tindakan yang kebablasan. Tampilkan Polri yang tegas, namun tetap terlihat humanis. Bukan melarang media untuk tidak boleh merekam atau mengambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran,” kata Kapolri Listyo Sigit dikutip Antara, Selasa (6/4).

“Semua perilaku anggota pasti akan disorot, jangan sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan merusak (wajah) satu institusi,” lanjutnya.

Akan tetapi, arahan Kapolri tersebut dijabarkan secara berbeda oleh jajarannya. Akibatnya menimbulkan kekeliruan penafsiran di publik.

“Penjabaran STR tersebut, anggota salah menuliskan sehingga menimbulkan beda penafsiran di mana ST yang dibuat tersebut keliru sehingga malah media yang dilarang merekam anggota yang berbuat arogan di lapangan,” jelasnya.

Salah satu poin dalam Surat Telegram Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu adalah media dilarang menyiarkan upaya/ tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan serta diimbau untuk menayangkan kegiatan Kepolisian yang tegas namun humanis.

Kapolri pun langsung memerintahkan Kadiv Humas Polri untuk mencabut/ membatalkan Surat Telegram Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 melalui diterbitkannya Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 pada 6 April 2021.

“Oleh karena itu, saya sudah perintahkan Kadiv Humas untuk mencabut ST tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Surat Telegram Kapolri ini sempat mendapat kritikan dari banyak kalangan. Di antaranya dari Kompolnas dan Dewan Pers.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menilai, poin-poin kontroversial yang termuat dalam surat telegram itu dapat membatasi kebebasan pers, serta menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik. Dia pun meminta poin-poin itu dicabut.

Meski telegram itu bersifat internal, menurut Poengky, poin yang diatur juga akan berdampak pada pihak-pihak eksternal, khususnya jurnalis. “Kami berharap STR (surat telegram) ini direvisi, khususnya poin-poin yang kontroversial membatasi kebebasan pers serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut,” kata Poengky dalam keterangan tertulis, Selasa (6/4).

Sementara Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo juga mengatakan tidak setuju dengan salah satu poin surat telegram yang melarang peliputan media. Sebab media sudah punya pedoman Kode Etik Jurnalistik dan UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

“Itu tak Perlu, karena liputan media sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan undang-undang pers,” ujar Agus kepada wartawan, Selasa (6/4).

Menurut Agus, polisi bisa merujuk kepada dua aturan tersebut. Sehingga tidak perlu untuk membuat aturan baru lewat Surat Telegram Kapolri. “Semestinya polisi merujuk pada keduanya sudah cukup,” ungkapnya.

Berikut 11 poin telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri terkait kebijakan peliputan media massa:

1. Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplist dan terperinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambar eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Editor : nto
Reporter : gw/fin/jpc/kpc