Dua tersangka HMD dan DAM kasus tindak pidana korupsi APBDes Desa Karuing tahun 2019, ketika ditahan pihak Kejaksaan Negeri Katingan. (Foto: Ist)


KASONGAN, PROKALTENG.CO - Proses penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terhadap penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Karuing Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan tahun anggaran 2019, terus bergulir di Kejaksaan Negeri Katingan.

Dalam kasus ini ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan inisial WS (mantan Kepala Desa Karuing), HMD (mantan Kaur Keuangan), dan DAM (mantan pendamping desa pemberdayaan masyarakat desa atau P3MD). Bahkan HMD dan DAM, kini resmi ditahan. Sedangkan mantan Kepala Desa berinisial WS, statusnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), Kejaksaan Negeri Katingan.

Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Firdaus SH MH ketika dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Erfandy Rusdy Quiliem SH MH membenarkan, bahwa Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Katingan telah melakukan penahanan terhadap tersangka HMD selaku mantan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Karuing Kecamatan Kamipang dan tersangka DAM selaku mantan pendamping Desa Pemberdayaan P3MD lokasi tugas Kecamatan Kamipang.

"Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari. Mereka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kasongan terhitung sejak tanggal 5 April 2021 hingga 24 April 2021," ujar Erfandy, Rabu (7/4).

Kasi Pidsus menjelaskan, sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2021, Jaksa Penyidik Kejari Katingan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Dia menjelaskan, bahwa modus yang dilakukan ketiganya adalah secara bersama-sama melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dana APBDes Pemerintah Desa Karuing yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.194.133.384,04.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini ketiga tersangka dikenakan pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18, subidair pasal 3 jo. Pasal 18, lebih subsidair pasal 9 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

"Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup dan atau maksimal 20 tahun penjara," tegasnya.

1

Editor : nto
Reporter : ano