Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Humas DPD RI)


PROKALTENG.CO - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan memperjuangkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal masuk dalam kalender resmi Indonesia. DPD telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merealisasikan agenda tersebut.

“Bagi kami, pelestarian warisan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai karakter bangsa Indonesia. Hal itu juga akan menjadi filter pengaruh negatif pergaulan global saat ini dan di masa mendatang,” ujar LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, Kalimantan Timur (Kaltim), kemarin.

Untuk menjaga semangat tersebut, sambung dia, DPD memperjuangkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal masuk dalam kalender resmi Indonesia. Selain itu, DPD dengan stakeholder terkait juga berencana menggelar Kongres Budaya Nasional, menghadirkan seluruh Raja-Raja dan Sultan se-Nusantara. “Ini kami lakukan agar eksistensi kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Kami juga berharap, kegiatan ini akan melahirkan sejumlah rekomendasi penguatan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas,” jelas dia.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim ini memuji eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pasalnya, kerajaan tersebut merupakan salah satu kerajaan tertua dan wujud nyata pelestari budaya bangsa. “Saya bangga dengan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara. Tradisi Kesultanan Kutai Kertanegara akan menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur, menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara,” urai mantan Ketua Umum PSSI ini.

Dalam kesempatan itu, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadinata XXI, Aji Muhammad Arifin menyampaikan, sejak 23 Januari 1950, Kesultanan Kutai Kertanegara telah menyampaikan legacy untuk bangsa Indonesia, mendukung NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Kesultanan juga mendukung pemerintahan menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. “Namun, dalam pemajuan kebudayaan, kami masih terus berjuang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberi payung yang cukup bagi kami untuk mendapat perhatian pemerintah melalui bantuan anggaran yang cukup dari APBD maupun APBN,” ungkap juru bicara Sultan XXI, Awang Yacoub.

Karenanya, Awang berharap, Ketua DPD dapat memperjuangkan agar kesultanan dan kerajaan di Indonesia mendapat payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatasi persoalan itu.

Menanggapi hal tersebut, LaNyalla berjanji akan menyampaikan secara langsung aspirasi kesultanan di nusantara kepada Presiden Jokowi. “Insya Allah, kami siap menyampaikan secara langsung. Terlebih, di Kaltim ada Senator Aji Mirni Mawar, masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi sejumlah Senator, antara lain Aji Mirni Mawarni, M Idris, Zainal Arifin, Bustami Zainuddin dan Djafar Al Katiri. Selain itu, ada Habib Abdurrahman Bahasyim, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani, Amaliah dan mantan Senator Kaltim Awang Ferdian.

1

Editor : nto
Reporter : oni/rmid/kpc