Umbu T.W. Pariangu


PADA pengujung Februari 2021, kita dikejutkan oleh berita operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (26/2/2021) di rumah jabatannya. Ia terseret kasus suap serta gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020–2021.

Sungguh tak disangka, Nurdin selama ini memiliki reputasi moncer. Peraih gelar tokoh perubahan pada 2015 itu mengawali karir politiknya sebagai bupati Bantaeng dua periode (2008–2018). Di masa itu, ia sukses mengubah nasib Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Sulsel. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen.

Ia juga pernah menyabet penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 sebagai pemimpin yang berintegritas dan antikorupsi. Pada 15 Agustus 2016, Nurdin dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo karena dianggap berkontribusi dalam bidang sosial kemanusiaan (JawaPos.com, 27/2/2021). Sayang, semua prestasi yang diraih bertahun-tahun itu remuk seketika oleh borgol KPK yang melilit tangan gubernur peraih 100 penghargaan tersebut.

Kejahatan yang Dimaklumi

Ada yang mengatakan kasus Nurdin tak lepas dari lubang sistem (birokrasi kekuasaan lokal) yang masif, dalam, dan rusak. Lubang itu menyandera orang-orang bersih dan berkinerja baik yang telanjur terperosok ke dalamnya. Di sini korupsi dilihat secara struktural sebagai ruang bagi habitus eksploitatif para aktor politik birokrasi yang beroperasi untuk memperoleh keuntungan kapital. Mereka merusak aturan, sistem, dan respons sekitar melalui jejaring mutualisme politik-ekonomi.

Dengan situasi seperti itu, perbuatan korupsi hanya dilihat sebagai –meminjam teori kejahatannya Hannah Arendt (1906–1975) – anality of evil. Sebuah kejahatan yang mudah untuk dimaklumi para elite dan kelompoknya, termasuk masyarakat luas. Banyak orang –yang dianggap– baik dan bersih tersedot dalam ”vacum cleaner” sistem yang koruptif sehingga dekat pada berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan publik niretis yang mencederai nilai-nilai kepublikan.

Menurut KPK, sejak pilkada langsung dimulai (2005) sampai sekarang, sudah tiga ratusan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mereka di antaranya dikendalikan oleh sistem yang menjadikan jabatan maupun posisi struktural birokrasi sebagai kavling pengembalian modal politik dengan membangun dan merawat relasi patron-client atau yang disebut exchange of resources (Agustino, Fitriani, 2017).

Banalitas itu juga tecermin dari derasnya lelehan ”air liur” investor politik (pengusaha) untuk menanam saham bagi kemenangan jagoan politiknya di gelanggang pilkada demi balas jasa politik (proyek). Di sinilah praktik resiprokal politik ekonomi saling bercumbu di atas ranjang demokrasi dengan dampaknya pada monetisasi pilkada (Aspinal & Barenschot, 2019).

Proyek infrastruktur, misalnya, menurut KPK menjadi modus paling ”gemuk” yang menjerat 12 kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur) dalam jurang korupsi sepanjang 2018–2019. Karena itulah, meskipun pembangunan insfrastruktur oleh pemerintah belakangan sedemikian masif, kualitas tetap rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Sumandar, 2020).

Ironisnya, pola atau sistem destruktif tersebut terus terpelihara di dalam ekosistem politik. Bak tuyul yang sengaja dipelihara, disusui oleh pemiliknya untuk bekerja mencuri uang demi mengumpulkan kekayaan majikannya. Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali beberapa waktu lalu pernah mengajukan tesis bahwa tuyul si pencuri uang akan terdisrupsi oleh perkembangan teknologi informasi yang membuat pelayanan publik semakin transparan dan bersih.

Tesis tersebut layak sebagai optimisme meskipun faktanya tak segampang itu. Kekuatan halus tuyul kini sudah menghipnotis sekaligus mencengkeram kian masif sejak dari hulu sampai hilir bangunan sistem politik kita. Regulasi dan segala pranata etik yang memagari praktik kongkalikong dan korupsi tidak mempan memberikan sinyal kewaspadaan bagi para elite dari berbagai kompromi dan transaksi gelap dalam membancak sumber daya dan keuangan daerah.

Harus Keluar

Mulusnya situasi korup tersebut jelas berkaitan dengan transformasi model korupsi dari kategori official moguls (menyalahgunakan kekuasaan) ke karakter korupsi masa kini yang bercorak kartel elite dan oligarki (Indriati, 2014). Terjadi konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada sekelompok elite tertentu.

Seperti dalam kasus Nurdin, konsentrasi kekayaan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada pengusaha di lingkaran dekat sebagai pemenang sejumah tender proyek di era kepemimpinan Nurdin. Bahkan, salah satu NGO lokal di Sulawesi juga pernah melaporkan indikasi KKN di dalam pengelolaan sebuah proyek yang melibatkan keluarga Nurdin (Palopo Pos, 27/2/2021).

Demokrasi dan pelayanan publik lokal akan terus terancam jika korupsi dan segala anasirnya dibiarkan terus mendarah daging dan sistemik. Kita harus keluar dari jebakan apologi ”orang baik korup karena sistem” karena justru menjadi pembenaran baru bagi praktik korupsi. Caranya, merombak secara radikal kultur dan sistem politik yang merawat korupsi dengan memperkuat pengawasan moral dan hukum secara internal maupun eksternal (masyarakat).

Sistem politik, terutama di parpol, semestinya menghadirkan instrumen dan mekanisme tetap yang mampu mereformasi mentalitas viking (mencuri, merusak) bagi para kadernya sebagai sebuah norma fundamental. Itu perlu dilakukan dengan mengacu pada deklarasi etika global: ”Kita harus hidup tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga harus melayani orang lain… Menolak setiap bentuk egoisme dan berusaha menuntun hidup yang tidak ditentukan oleh egoisme, tetapi oleh komitmen pada sesama manusia” (World Parliament of Religious 1993: Declaration of Global Ethic, Representative of the Ethic Shares by the World’s Religion).

Jika tidak, tanggul moral bangsa ini lama-lama akan jebol oleh lebatnya curah ”hujan korupsi” para elite yang ikut menenggelamkan akal sehat dan peradaban bernegara. (*)

(UMBU T.W PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang)

12

Editor : nto
Reporter : jpc/kpc