SAMBAS - Wilayah perbatasan Aruk akan menerima 21 kegiatan program pembangunan yang akan dikerjakan oleh delapan Kementerian terkait melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembanguan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Pembangunan wilayah perbatasan negara pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini difokuskan pada dimensi kesejahteraan masyarakat yang pada periode sebelumnya berfokus pada dimensi boundary atau upaya penguatan batas wilayah negara, termasuk penegakan hukum dengan kehadiran instrumentasi pelayanan lintas batas negara berupa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pos-pos pengamanan perbatasan. 

21 kegiatan pembangunan di perbatasan Aruk ini disambut dengan suka cita oleh masyarakat perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, dalam Rapat Koordinasi dan Konfirmasi Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres 1/2021 di Hotel Pantura Jaya, Kabupaten Sambas, Rabu (7/4).

"Telah kami sampaikan terkait Inpres 1/2021 ini kepada masyarakat, ini bukti perhatian Presiden dan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Sambas khususnya perbatasan dan mereka sangat senang menyambutnya. Kami bangga karena negara akan membangun secara besar-besaran dalam waktu dua tahun ini untuk Kabupaten Sambas," ujar Atbah.

Atbah juga menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pembebasan lahan untuk pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementerian. Karena menurutnya ini adalah kesempatan yang terbaik untuk merespon segala sesuatu yang terkait dengan kepedulian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Sambas.

"Kita akan segera melakukan koordinasi dengan lapangan sehingga persiapan pembebasan lahan benar-benar siap. Karena ini sesungguhnya adalah cita-cita masyarakat perbatasan puluhan tahun yang lalu. Alhamdulillah pada era bapak Presiden Jokowi ini terlaksana Insya Allah kami siapkan semuanya," tambahnya.  

Diperkirakan apabila seluruh program dan agenda dalam Inpres 1/2021 terlaksana dengan baik di perbatasan Aruk, Atbah yakin Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) akan sangat meningkat dua hingga tiga kali. 

"Selain dari pembangunan Inpres 1/2021, kita harapkan wisata dan perdagangan perbatasan juga terbuka agar kontribusi dalam ekspor dapat berefek pada PAD kita untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Adapun delapan Kementerian yang akan mengerjakan pembangunan di wilayah Perbatasan Aruk adalah Kementerian Pertanian dengan lima program; Kementerian Perindustrian dengan lima program; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan empat program; Kementerian Perdagangan dengan dua program; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dua program; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan satu program; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan satu program; dan Kementerian Perhubungan dengan satu program.

12

Editor : pri
Reporter : jpnn