Ilustrasi (Budiono/Jawa Pos)


BUKANNYA berhenti dan menolong, ia malah marah-marah kepada kerumunan orang yang menyuruhnya bertanggung jawab. Kepada mereka itulah ia memamerkan pistolnya, menggertak, seolah mau berkata, ”Emang apa peduliku?”

Yang mengagumkan saya adalah, meskipun ada ancaman dengan pistol yang dilambai-lambaikan koboi tersebut, orang-orang yang mengerumuninya (dan tentu saya yakin mereka kesal tak kepalang) tak membalasnya dengan kekerasan.

Masalahnya, kita punya sejarah kekerasan berbentuk main hakim sendiri. Sangat mudah menemukan berita, bahkan video, tentang pencopet yang dipukul beramai-ramai meskipun awalnya ia bersenjata.

Tak jauh dari rumah ibu saya, dulu, bahkan ada seorang kriminal yang dipaksa dikeluarkan dari tahanan kantor polisi. Mereka tak peduli bocah kriminal itu masih muda, masih bisa tobat, dan punya banyak harapan di masa depan. Mereka menyeretnya ke jalanan dan membakarnya hidup-hidup.

Karena bawa pistol? Pernah juga dulu ada video viral perampokan minimarket dengan senjata api. Orang-orang melawannya, setidaknya mengganggunya hingga polisi datang dan melumpuhkannya.

Kasus koboi Jakarta ini menarik karena orang yang petentengan dan jelas-jelas memberi ancaman kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan pula. Apakah masyarakat kita sudah jauh lebih dewasa? Saya harap demikian.

Yang jelas, ada satu faktor menentukan sebagaimana terdengar dari rekaman video aksi koboi tersebut. Ya, ada satu orang yang merekam, tak hanya wajah si koboi dengan pistolnya, tapi juga jenis mobil dan pelat nomornya. Kita bisa mendengar seseorang berteriak lantang, ”Viralkan! Viralkan!”

Faktor tersebut adalah media sosial. Wahana ini membuat orang memilih berteriak ”Viralkan! Viralkan!” daripada provokasi semacam ”Pukul! Pukul!” atau bahkan ”Bunuh! Bunuh!” yang bisa memberi masalah kriminal baru bagi pelakunya.

Media sosial, dengan memviralkan peristiwa kriminal atau sekadar tak patut, menjadi pilihan orang untuk ”menghukum” pelaku. Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Lha, kenapa mencari keadilan di tempat hiruk pikuk semacam itu? Di tempat para social-justice-warrior berkhotbah? Tempat para pedagang berbisik, ”maaf, numpang promo”? Tempat dua kubu entah dalam bidang apa pun menjadikannya ajang perang tak hanya argumen, tapi juga cemooh? Tempat orang sekadar melemparkan shitpost?

Besar kemungkinan, jawabannya, karena mereka merasa tak memperoleh keadilan melalui perangkat-perangkat resmi. Bahwa ada orang petentengan bawa pistol di jalanan saja, bagi orang waras, sudah merupakan indikasi ketidakadilan.

Bukankah aparat yang berhak memegang senjata pun tak bisa sewenang-wenang main koboi? Kenapa sistem hukum kita tak bisa mencegah hal macam ini terjadi?

Kasus di jalanan makin sering membuat rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik. Mobil-mobil dengan pelat tertentu dengan gagah nyelonong begitu saja di jalur khusus busway, misalnya.

Mereka merasa terbebas dari tilang. Atau, kalaupun ditilang, denda tilang tak seberapa untuk sebagian orang itu. Demikian juga yang pakai ”nguing-nguing” di kala macet merasa berhak menerobos.

Main hakim sendiri, sebagaimana kerap terjadi, saya pikir merupakan rasa frustrasi atas saluran hukum dan keadilan yang mampet. Media sosial memberi alternatif lain untuk ”penghukuman” ini, dengan menjadikannya sebagai alat penekan bagi aparat hukum untuk bertindak.

Ada banyak kasus di mana pola ini berhasil. Pemerkosa di daerah Bintaro akhirnya ditangkap, setahun dari kejadian, setelah kasusnya viral di media sosial. Demikian pula si koboi Jakarta langsung bisa diketahui identitasnya dan ditangkap polisi.

Meskipun begitu, kisah viral pencari keadilan di media sosial tak selamanya berakhir baik. Seorang perempuan yang menceritakan kasus pelecehan seksual yang dialaminya malah memperoleh tuduhan pencemaran nama baik.

Kenyataannya, media sosial merupakan rimba konten. Orang tak hanya mencoba mencari keadilan di sana, tapi bisa juga menjadi ajang pelampiasan dendam. Celah-celah semacam ini, sialnya, juga difasilitasi oleh undang-undang, termasuk pasal-pasal pencemaran nama baik.

Wajah gelap media sosial pun sudah mulai tampak: doxing, misalnya. Itu merujuk ke penyebaran dokumen rahasia atau personal tanpa izin pemiliknya. Demikian juga perundungan bukan sesuatu yang jarang terjadi.

Tanpa mengabaikan aspek-aspek kriminal doxing maupun perundungan, jelas di jagat konten ini pun rasa keadilan masih sulit dicapai dan menciptakan rasa frustrasi akut.

Kita merasa mentok di hadapan jalur hukum resmi, karena kasus yang telah diproses tak sedikit yang berakhir dengan sekadar meterai. Urusan ini sampai jadi lelucon, meterai sebagai pajak dokumen, jadi tak lebih sebagai ungkapan maaf dan tutup kasus.

Bagaimana tidak jengkel, ketidakadilan bahkan sudah ada dari muaranya: kenapa ada kendaraan-kendaraan yang memperoleh pelat nomor khusus yang bisa jadi raja jalanan (di luar kedaruratan)? Keadilan tak hanya susah payah ditegakkan, tapi juga ditelikung oleh kasta yang diciptakan oleh sistem. (*)

(EKA KURNIAWAN. Penulis dan novelis, nomine The Man Booker International Prize 2016)

123

Editor : nto
Reporter : jpc/kpc