Kepala BMKG Dwikorita Karnawati


PROKALTENG.CO - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan penyiapan rambu-rambu dan jalur evakuasi, juga tempat evakuasi yang layak dan memadai. BMKG pun mengajak Pemda untuk bersama mengedukasi masyarakat terhadap bencana, dengan cara membangun sikap budaya selamat.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, langkah kesiapsiagaan ini juga perlu diimbangi dengan gerakan penghijauan tanaman yang tepat di tempat kritis atau rawan bencana, seperti di puncak dan lereng gunung rawan longsor. Serta di sepanjang bantaran sungai rawan banjir ataupun di sepanjang pantai yang rawan tsunami.

Imbauan tersebut ditujukan bagi daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

“Masyarakat juga harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat bencana terjadi,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Tidak hanya itu, lanjut Dwikorita, Pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti membangun rumah atau bangunan tahan gempa. Serta mampu menata ruang pantai yang aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam merespons peringatan dini.

“Jujur diakui bahwa masih banyak yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tsunami ini nyata dan bisa sewaktu-waktu terjadi,” ucap Dwikorita.

Dwikorita lantas mencontohkan soal jalur evakuasi yang menurutnya masih banyak kurang layak di setiap daerah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.

“Kita berpacu dengan waktu, jadi bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya diwaktu emas yang tersisa sebelum gelombang tsunami naik ke daratan,” ujar Dwikorita.

“Saya yakin, jika rambu-rambu tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sdh menghindari zona rawan, maka jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit,” sambungnya.

Dwikorita menyempatkan mengunjungi Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada kesempatan itu menyaksikan langsung jalur evakuasi gempa dan tsunami. Hasilnya, didapati jalur evakuasi tersebut masih jauh dari kata layak, meski telah memiliki rambu-rambu evakuasi.

“Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki riwayat diterjang tsunami ditahun 1996 dan 2004,” imbuhnya.

Selain itu, banjir rob sering pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Ditengah keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan, menurut Dwikorita masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari bencana tersebut.

“Jadi, setiap KK berupaya mencari jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm peringatan dini,” pungkasnya.

12

Editor : nto
Reporter : jpc/kpc