Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak, menyoroti kasus daur ulang alat kesehatan Rapid Antigen yang terjadi di Medan, Provinsi Sumatra Utara, belum lama ini. Menurutnya, dari tindak pidana itu pelaku bisa dikenakan sanksi pidana UU kesehatan pasal 196 dan 197.

“Karena pelaku bekerja di bawah korporasi, maka izin usaha atau status badan hukumnya dapat dicabut, seperti tertuang dalam pasal 190 UU kesehatan,” jelas politisi muda Partai NasDem tersebut, Sabtu (1/5).

Ia menilai pengawasan Kemenkes terhadap penyelenggara fasilitas kesehatan masih sangat lemah, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang. Hal ini di karenakan menyangkut kesehatan dan nyawa hidup orang banyak, sehingga diperlukan standarisasi pelayanan kesehatan yang benar-benar bermutu.

“Semua pihak harus berkaca terhadap kasus yang terjadi di Medan. Pengawasan harus diperketat, khususnya dari para penegak hukum,  sehingga hal serupa tidak terjadi di Kalteng,” tegas Toga.

Wakil Rakyat asal Dapil II Kalteng meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, mengingat saat ini seluruh komponen bangsa tengah berjuang menghadapi pandemi corona.

Toga mengimbau kepada semua pihak, untuk bersama-sama mengawasi pelayanan kesehatan di daerahnya masing-masing.

"Sekali lagi kami ingatkan, kasus yang terjadi di Medan dapat menjadi pembelajaran semua pihak. Jangan sampai ada ruang atau kesempatan bagi oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan besar di atas kekhawatiran masyarakat,” pungkasnya.

1

Editor : nto
Reporter : pra