Oleh : BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA


TRANSFORMASI digital menjadi tantangan para tenaga kerja Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan 9 juta pekerja untuk mengisi sektor teknologi informasi dari 2015 sampai 2030.

Artinya, masih kekurangan sekali talent-talent digital.

Sementara itu, digitalisasi yang begitu cepat belum banyak direspons dengan kenaikan skill oleh para pekerja. Angkatan pekerja baru yang saat ini berjumlah 130 juta orang, dan meningkat 2,3 juta orang per tahun, tidak semuanya siap. Mayoritas belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia digital.

Sementara itu, mereka yang sudah masuk ke pasar tenaga kerja harus memiliki mindset bahwa pendidikan itu tidak selesai saat lulus mengikuti training atau mendapat ijazah SMK/perguruan tinggi. Tapi, pekerja juga dituntut untuk upskilling (meningkatkan keterampilan). Agar kemampuannya relevan dengan perkembangan teknologi.

Sebab, keberadaan transformasi otomasi, 3D printing, dan artificial intelligence menjadi ancaman bagi pekerja yang bersifat manual. Khususnya di industri padat karya. Jadi, yang sudah bekerja di pabrik pun tidak lagi bekerja pada satu bidang. Mereka dituntut untuk memahami bidang-bidang baru.

Misalnya, operator pabrik harus bisa menguasai analisis data, pengoperasian robot, dan perawatan mesin ketika mengalami kerusakan. Yang dibutuhkan memang pekerja yang terus mau belajar.

Lalu, skill seperti apa yang dibutuhkan di era serbadigital? Sekitar 30 persen kebutuhan skill saat ini yang terkait dengan kemampuan memecahkan masalah atau problem solving dan critical thinking. Nah, dua kemampuan tersebut tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Untuk menguasai itu, ya harus mempersiapkan diri dengan pengalaman magang, mengikuti pelatihan sebelum memasuki dunia kerja, memperluas wawasan, dan berorganisasi.

Profesi yang paling dibutuhkan sekarang adalah bidang jasa yang berteknologi tinggi. Misalnya, digital marketing, artificial intelligence specialist, dan UI/UX (user interface/user experience web developer).

Namun, masalahnya balik lagi ke postur tenaga kerja kita. Lulusan SMK dan perguruan tinggi masih menyumbang pengangguran lebih besar jika dibandingkan dengan lulusan SMP. Artinya, ada pekerjaan rumah untuk menyelaraskan kebutuhan skill dengan suplai tenaga kerja.

Terkait dengan regulasi pemerintah yang termaktub dalam UU Cipta Kerja, itu memang tantangan besar bagi para pekerja. Misalnya, pengurangan pesangon dan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Pekerja harus terus melakukan tuntutan kepada pemerintah. Khususnya dalam hal perlindungan hak-hak pekerja yang layak. Terutama di sektor informal.

Sebab, selama pandemi Covid-19, jumlah pekerja di sektor informal meningkat. Naik 3 persen per Agustus 2020. Dan, 60 persen pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal.

Hak para pekerja tersebut belum terpenuhi. Di antaranya, belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, jaminan yang tidak menentu, dan upah yang masih di bawah standar minimum.

 

*) BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA, Peneliti Indef

 

**) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto


123

Editor : dar
Reporter : */c19/ttg