Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mendampingi Menhan Prabowo Subianto saat meninjau lahan Food Estate di Kabupaten Gunung Mas belum lama ini


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, pembangunan food estate di wilayah setempat, sangat membutuhkan sinergi dari beberapa kementerian/lembaga dalam pelaksanaannya.

Dukungan dan sinergi itu baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta peran perangkat daerah/instansi vertikal /lembaga di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk unsur TNI dan POLRI. Dan tidak kalah pentingnya adalah peran aktif masyarakat lokal, dalam menyukseskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

"Program Food Estate dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan dalam negeri yang juga dilandasi upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi, yang fokus kepada masyarakat sebagai bagian penanganan pandemi covid-19.Lokasi Food Estate seluas ± 2.000 ha yang berada di Kabupaten Gunung Mas merupakan lokasi yang berasal dari indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan kriteria Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sri Suwanto, Senin (3/5/2021).

Sri Suwanto yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Perkebunan Kalteng mengatakan, sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Jo. P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, TORA dari HPK tidak produktif dapat dimohon kepada Menteri LHK, salah satunya oleh menteri (dalam hal ini oleh Menteri Pertanahan) dalam hal merupakan program/kegiatan kementerian, di antaranya program pembangunan nasional, pertanian tanaman pangan dan  fasilitas pendukung budidaya pertanian dengan memenuhi persyaratan. 

"Proses awal dari program Food Estate seluas ± 2.000 ha di kabupaten Gunung Mas adalah pelepasan kawasan hutan. Itu dengan mengubah status lokasi yang sebelumnya merupakan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Proses ini disertai dengan kegiatan penataan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan, sehingga lokasi yang akan dilepaskan mendapatkan kepastian letak dan luasnya," tegasnya.

Setelah proses pelepasan kawasan hutan dilepaskan, program Food Estate dapat seluruhnya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan adanya hak-hak pihak ketiga. "Jika terdapat hak-hak pihak ketiga pada lokasi, harus dilakukan pembebasan lahan atau dengan pola kerjasama," pungkasnya.

1

Editor : nto
Reporter : eri