SAMPIT, PROKALTENG- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten  Kotawaringin Timur (Kotim) H.Hairis Salamad menekankan pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran Idulfitri 1442 Hijriah sesuai instruksi oleh pemerintah pusat.

“Kita harus mendukung kebijakan pemerintah terhadap pelarangan mudik tersebut karena memang tujuan untuk keselamatan dan kepentingan orang banyak, terlebih ini persoalan pandemi Covid-19 yang sudah menjadi ancaman untuk semua orang,” ujar Hairis saat dibincangi di ruang kerjannya, Senin (3/5).

Menurutnya, di negara lain lonjakan virus mematikan tersebut kian bertambah akibat lalainya pemerintah dalam mengendalikan dan mengantisipasi penyebarannya alhasil ada sebagian negara yang terpaksa harus kembali memberlakukan lockdown. Hal ini menjadi pelajaran untuk masyarakat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini sangat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari sebaran baru kasus Covid-19 tersebut.

“Perlu kita ingat kalau larangan mudik sudah dilarang oleh pemerintah maka masyarakat diharapkan mematuhinya secara cermat, jangan sampai mudik dilarang, tetapi justru berkumpul di tempat-tempat wisata itu bahaya sekali,” ucapnya.

Politikus PAN ini juga menambahkan, larangan tersebut agar bisa dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Karena dalam pelaksanaannya nanti ada petugas yang akan bersiaga untuk mengantisipasi adanya mudik tahun ini.

"Saya juga meminta seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ormas ataupun OKP bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik," sampai Hairis.

Dirinya juga mengatakan pemerintah Kabupaten Kotim telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberlakukan mudik lokal menuju tiga daerah sekitar karena berkaitan dengan banyak hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, tetapi hingga saat ini belum diketahui apakah diijinkan atau tidaknya.

"Mudik lokal itu meliputi Kabupaten Kotim, Seruyan, Katingan dan Kota Palangka Raya agar dapat menjadi daerah aglomerasi, dengan catatan pengawasan protokol kesehatan tetapi apakah disetujui atau tidaknya, kita masih menunggu kabar dari Provinsi, namun Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pusat meminta seluruh pemerintah daerah untuk melarang warganya untuk mudik, termasuk mudik lokal baik kota dalam provinsi," ucapnya.

1

Editor : dar
Reporter : bah