Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Abdul Razak


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Pemerintah telah menetapkan larangan mudik lebaran 2021. Aturan tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik di Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442 H, terhitung sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Namun, sebagian masyarakat memilih lebih cepat melaksanakan mudik, sebelum pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dengan ramainya aktivitas pemudik pada jalur darat, laut dan udara.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Abdul Razak mengimbau masyarakat agar dapat mematuhi aturan pemerintah terkait larangan mudik.

Menurut politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini, meski sebagian besar masyarakat Kalteng telah mengikuti pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19, hal tersebut tetap tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mematuhi rugalasi yang ada terkait larangan mudik.

“Pemerintah tidak ingin klaster-klaster baru muncul, dampak masyarakat melaksanakan mudik. Hal inilah yang perlu diantisipasi bersama-sama, semua pihak harus peduli dan saling mengingatkan,” ucapnya kepada Kalteng Pos (Jaringan Prokalteng.co), Senin (3/5/2021).

Mantan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) ini menilai, dengan masyarakat peduli dan sadar akan pentingnya menjaga serta mematuhi protokol kesehatan (Prokes), maka semakin cepat pula perekonomian dapat dipulihkan. Namun jika sebaliknya, masyarakat abai dan tidak memperdulikan Prokes, akan semakin berat memulihkan perekonomian.

“Kita juga patut mensyukuri, kesembuhan orang terkonfirmasi Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut menandakan masyarakat mulai peduli dengan kesehatannya. Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat, bersama-sama mendukung regulasi SE Nomor 13 Tahun 2021 terkait larangan mudik,” ujarnya.

1

Editor : nto
Reporter : pra/uni