Sidang sengketa informasi publik yang berlangsung di Kantor KI Kalteng, kompleks kantor Gubernur Kalteng, Senin (3/5/2021). (foto: ist)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Informasi mengenai pengelolaan anggaran Dana Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 diputuskan sebagai informasi kategori terbuka oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Putusan itu dibacakan dalam sidang sengketa informasi publik yang berlangsung di Kantor KI Kalteng, kompleks kantor Gubernur Kalteng, Senin (3/5/2021). Sidang dipimpin Majelis Komisioner M. Roziqin, M.A.P selaku Ketua Majelis beserta Daan Rismon S.IP dan Setni Betlina, M.MA selaku Anggota Majelis.

Bertindak selaku Pemohon Informasi adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), dan pihak Termohon adalah Bupati Kotawaringin Timur (Kotim).

Di antara poin kesimpulan Majelis Komisioner dalam sidang tersebut menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai pengelolaan anggaran Dana Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selain wajib tersedia setiap saat, juga wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9 ayat (2) UU nomor 14 tahun 2008 juncto pasal 11 ayat (1) huruf a dan e juncto pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

“Dalam amar putusan, pertama, Majelis memutuskan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” terang Roziqin, dikonfirmasi Selasa (4/5/2021).

“Kedua, menyatakan bahwa informasi tentang pengelolaan anggaran Dana Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses publik,” lanjutnya.

Amar putusan berikutnya adalah memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut kepada Pemohon sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap, dan membebankan biaya penggandaan salinan dokumen kepada Pemohon.

Terkait amar putusan ‘Mengabulkan Sebagian’, Roziqin yang juga menjabat Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ini menerangkan, jumlah salinan informasi dokumen yang dimohonkan PKN adalah  hardcopy dan softcopy pengelolaan anggaran Covid-19 di Kotim sebanyak lima item.

Lima item yang diminta adalah (1) Laporan Penerimaan Anggaran baik dari APBD dan APBN dan sumber lainnya, (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA, (3) Rencana Kegiatan, (4) Rencana Anggaran Biaya atau RAB, dan (5) Daftar Penerima Bantuan.

“Yang tidak dikabulkan adalah item pertama karena menurut termohon belum diaudit atau status unaudited dari lembaga berwenang. Sedangkan empat item berikutnya dikabulkan” terangnya.

Terkait kronologis sengketa informasi publik ini masuk ke KI, ia menjelaskan bahwa PKN (Pemohon) telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat tertanggal 21 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur.

Termohon memberikan jawaban namun Pemohon tidak puas terhadap tanggapan dari Termohon, lalu mengajukan surat keberatan tanggal 23 September 2020. Keberatan yang diajukan Pemohon ini tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi pada 23 September 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi tertanggal 7 Desember 2020 dengan registrasi sengketa Nomor: 011/IX/KI Kalteng-PS/2020.   

“KI menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi tersebut, dan telah diadakan persidangan pertama pada 21 Januari 2021 dengan melakukan Mediasi terlebih dahulu sebelum akhirnya lanjut ke Ajudikasi Non-litigasi,” pungkasnya.

12

Editor : jony
Reporter : nto