Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) dan Dinas Perkebunan (Disbun), terus mendorong implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi masyarakat yang notabene petani sawit mandiri di Bumi Tambun Bungai. Tetapi kendala utama program tersebut adalah status kawasan.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi terkait progres PSR adalah permasalahan status kawasan. “Komisi II telah melaksanakan kunjungan kesejumlah wilayah dalam rangka meninjau sejauh mana implementasi dari progres PSR. Memang program pemerintah pusat bagi petani sawit mandiri sejak tahun 2017 silam sudah berjalan secara merata. Namun yang menjadi kendala saat ini di sejumlah daerah adalah status kawasan,” ucapnya, Rabu (5/5).

Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini, perlu adanya perhatian dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, agar masalah status kawasan yang diajukan oleh masyarakat dalam progres PSR bisa Clean and Clear.

“Sangat disayangkan jika program PSR tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Komisi II mendorong agar hal ini bisa menjadi perhatian utama pemerintah baik provinsi maupun kabupaten," ujarnya.

Program PSR sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perkebunan. Selain itu, keberadaan program PSR sangat berdampak positif bagi masyarakat. 

Pasalnya, pemerintah pusat siap menggelontorkan anggaran sekitar Rp30 juta perhektar, serta mengawal proses peremajaan hingga program tersebut dipastikan sukses. 

“Tidak hanya mendorong pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah status kawasan, Komisi II juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan program ini, karena pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui bidang perkebunan. Total maksimal 4 hektare per Kepala Keluarga (KK) dan pemerintah mengawal sampai program tersebut berhasil,” pungkasnya. 

1

Editor : dar
Reporter : arj