Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditujukan kepada masyarakat petani sawit mandiri, diharapkan dapat secepatnya di implementasikan. Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon, progres PSR yang sedang berjalan tengah mengalami beberapa kendala, salah satunya yakni status kawasan yang masuk ke dalam area kawasan hutan.

“Komisi II telah melaksanakan kunjungan ke sejumlah wilayah dalam rangka meninjau sejauh mana pengimplementasian progres PSR. Kami menilai, program yang digelontorkan oleh pemerintah pusat bagi petani sawit mandiri sejak tahun 2017 silam tersebut sudah berjalan secara merata. Namun yang menjadi kendala, setiap daerah rata-rata mengalami permasalahan, status kawasan yang masuk hutan,” ucap Lohing, Senin (3/5).

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalteng, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini menilai, perlu adanya perhatian dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, agar masalah status kawasan yang diajukan oleh masyarakat dalam progres PSR bisa secepatnya clean and clear.

“Akan sangat disayangkan jika program PSR tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu, Komisi II mendorong agar hal ini dapat menjadi perhatian utama pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Karena program ini memang ditujukan sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang perkebunan,” jelasnya.

Pasalnya, sambung Politikus PDI Perjuangan ini menerangkan, keberadaan program PSR dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Pemerintah pusat siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 juta untuk per hektarnya, serta mengawal proses peremajaan hingga program tersebut dipastikan sukses.

“Komisi II tidak hanya mendorong pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah status kawasan, melainkan turut mendorong masyarakat agar turut memanfaatkan program tersebut. Karena pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui bidang perkebunan, dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 juta untuk 1 hektare lahan dengan total maksimal 4 hektar per Kepala Keluarga (KK). Tidak hanya itu,  pemerintah juga akan mengawal sampai program tersebut benar-benar berhasil,” tutup Lohing.

1

Editor : nto
Reporter : pra/uni