Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mengakui, membenarkan, dan mengesahkan pemecatan Dagut dengan tidak hormat oleh Gubernur Kalteng sebagai aparatur sipil negara (ASN). Itu terlihat dari, putusan MA RI yang menolak kasasi Dagut atas pemecatan yang dilakukan oleh Gubernur Kalteng.

"Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya telah mengirimkan surat Nomor: W2.TUN6/477/HK.06/V/2021, Tanggal 6 Mei 2021, Perihal: Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor 541 K/TUN/2020 yang ditujukan kepada Kuasa Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam surat PTUN tersebut terlampir pula Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PLK, yang mana pada tanggal 6 Mei 2021 Panitera PTUN Palangka Raya Telah Memberitahukan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah tentang Isi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 541 K/TUN/2020 Tanggal 8 Desember 2020 dalam perkara antara Dagut sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Melawan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dagut dan Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)," kata Kuasa Hukum Gubernur Kalteng, Parno, Senin (17/5).

Dia menjelaskan, kronologis dan latar belakang Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/183/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dagut tanggal 22 April 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut, berawal dari adanya laporan tentang keterlibatan Dagut dalam politik praktis.  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap yang bersangkutan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ternyata Dagut telah menjadi anggota parpol Hanura dengan bukti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura dan telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI pada tahun 2018, tanpa terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Sesuai peraturan perundang-undangan antara lain UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sudah diatur dengan jelas bahwa PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol tanpa mengundurkan diri sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS," ucapnya.

Demikian pula halnya bagi PNS yang ikut serta dalam pemilu untuk menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada atasannya atau pejabat yang berwenang, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. "Atas pelanggaran tersebut Dagut setelah melalui prosedur yang ditentukan yang bersangkutan dikenakan sanksi dengan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/183/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

"Yang bersangkutan merasa keberatan atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Palangka Raya. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/G/2019/PTUN.PLK, Tanggal 19 Februari 2020 amarnya antara lain berbunyi Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, kemudian yang bersangkutan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Dan berdasarkan Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 134/B/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Juni 2020 juga menolak banding Dagut.

"Amarnya antara lain berbunyi Menguatkan Putusan PTUN Palangka Raya Nomor: 27/G/2019/PTUN.PLK, Tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding," ungkapnya.

Akhirnya Dagut mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Putusan MA. RI. Nomor: 541 K/TUN/2020 Tanggal 8 Desember 2020 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Dagut.

"Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht), oleh karena itu Drs. Dagut sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara di masing-masing tingkat pengadilan, dan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Inkracht tersebut penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Dagut sudah tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

12

Editor : nto
Reporter : arj