Protes Zonasi, Wali Murid Minta Sistem PPDB Diubah

  • 2019-05-08
Sejumlah wali murid mendatangi kantor Dispendik Kota Surabaya di Jalan Jagir, Surabaya, Senin (6/5).( SURYANTO/RADAR SURABAYA)


SURABAYA – Puluhan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Pemerhati Pendidikan Sekolah Dasar Surabaya mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo Nomor 356 Surabaya, Senin (6/5). Mereka menolak sistem zonasi untuk penerimaaan peserta didik baru (PPDB) 2019 untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sistem zonasi dianggap merugikan para murid yang sudah belajar sungguh-sungguh.

Para wali murid ditemui Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan dan stafnya. Satu per satu perwakilan wali murid menyampaikan keinginan untuk menolak sistem zonasi tersebut. Mereka lebih suka seleksi PPDB berdasar nilai ujian nasional (UN).

Eko Doto Nugroho, ketua komunitas dan koordinator wali murid, sistem zonasi membuat anak-anak kehilangan hak untuk memilih sekolah sesuai dengan kompetensinya. “Sistem zonasi itu melanggar Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Sangat disayangkan kalau Dispendik Surabaya menerapkan dan menerima Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,” katanya.

Eko menambahkan, sebelum wadul ke dispendik, puluhan wali murid tersebut sebelumnya mendatangi DPRD Kota Surabaya untuk meminta dikaji kembali sistem PPDB zonasi. “Kota lain seperti Jogja berani mengambil sikap untuk mengubah sistem zonasi," tegasnya.

Menurut dia, para orang tua bekerja lebih keras agar sang anak mendapat pendidikan yang baik. Anak-anak pun telah berusaha mengejar nilai ujian yang tinggi. "Kan kasian orang tua harus merogoh kocek lebih dalam kalau mau masuk swasta. Toh, tidak semua ortu mampu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Ikhsan menjelaskan, pihaknya mengikuti sistem PPDB sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Ada pula surat edaran bersama menteri pendidikan dan menteri dalam negeri.
“Memang tahun ini PPDB menggunakan zonasi dengan berbasis jarak. Ada tiga jalur, yakni zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua,” terangnya.

Ikhsan menambahkan, hasil pertemuan dengan para wali murid kemarin akan disampaikan ke pusat. Pihaknya belum berani membuat kebijakan PPDB yang berbeda dengan ketentuan permendikbud. “Kami akan sampaikan ke Kemendikbud RI,” ungkapnya. (sb/jpg/jay/JPR/KPG/CTK)

Editor :
Reporter :
Share on | Facebook | Whatsapp | Telegram | Twitter

Berita Terbaru