7 Kasus Tipikor Disdik Kalteng Dilimpahkan ke Pengadilan

  • 2022-01-14
Salah satu anggota tim jaksa penuntut umum Kejati Kalteng saat melakukan pelimpahan kasus 7 perkara Tipikor ke pengadilan, Kamis (13/1/2022). (IST)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Tim Jaksa Penuntut Umum gabungan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya, melakukan pelimpahan 7 berkas perkara tindak pidana korupsi tahun 2014, pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun perkara tersebut masing-masing menjerat terdakwa yakni BEN, YL, SH, RK, HR, SN dan MA, yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis, (13/1/2022) pukul 13.15 wib

Kejati Kalteng melalui keterangan tertulis yang diterima prokalteng.co menjelaskan, para terdakwa yakni BEN, YL, SH, RK, HR, SN dan MA didakwa bersama-sama atas dasar melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan antara Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dan di Swissbell Hotel Danum Palangka Raya.

"Terdakwa melakukan caranya dengan membuat kontrak terpisah dan memiliki peran yang berbeda antara membuat laporan kontrak konsumsi dan akomodasi dalam kegiatan yang berbeda juga di antaranya, kegiatan sosialisasi program DAK Kalteng Harati tahun 2014 bertindak sebagai PPTK  adalah terdakwa YL," ucap Kajati Kalteng Iman Wijaya melalui Kasi Penkum Dodik Mahendra.

Selanjutnya kegiatan gebyar produk unggulan karya siswa tahun 2014, gebyar produk unggulan karya siswa SMK tahun 2014 dan Supervisi Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SMK Tahun 2014 bertindak sebagai PPTK  adalah terdakwa SH.

"Selain itu terdakwa juga membuat kegiatan koordinasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum tahun 2013 tingkat SMA Tahun Anggaran 2014, lomba Bahasa Indonesia siswa SMA tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 dan kegiatan sains nasional guru SMA Tahun 2014 bertindak sebagai PPTK adalah terdakwa RK," lanjutnya.

Kemudian kegiatan bimtek tata cara pengisian Aplikasi Dapodikmen tahap I tahun 2014, bimtek tata cara pengisian aplikasi dapodikmen tahap II tahun 2014, bimtek tata cara pengisian aplikasi dapodikmen tahap III tahun 2014.

"Bimtek tata cara pengisian aplikasi aapodikmen tahap IV tahun 2014, bimtek tata cara pengisian aplikasi dapodikmen tahap V tahun 2014, review program kerja untuk BOS Daerah Provinsi tingkat pendidikan menengah tahap I tahun 2014 dan Review program kerja untuk BOS Daerah Provinsi tingkat pendidikan menengah tahap II tahun 2014 bertindak sebagai PPTK  adalah terdakwa HR," tambahnya.

Selanjutnya kegiatan gelar prestasi karya tulis kompetensi keahlian siswa tingkat Provinsi tahun 2014 dan validasi data BOS, BKM dan prakerin tahun 2014 bertindak sebagai PPTK  adalah terdakwa SN. Serta membuat laporan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah tahun 2014 bertindak sebagai PPTK  adalah terdakwa MA.

"Dalam pelaksanaannya dilakukan secara fullboard oleh pelaksana pekerjaan sehingga realisasi pembayaran lebih besar dari biaya riil yang ditagih oleh pelaksana pekerjaan, dimana selisih biaya tersebut dilakukan proses refund oleh pelaksana dan uangnya ditarik dan dibagi-bagi dan digunakan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.185.080.750,00.

"Masing – masing terdakwa tersebut didakwa melanggar primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3)Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3)Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ungkapnya.

Selanjutnya masing-masing terdakwa yakni BEN, YL, SH, RK, HR, SN dan MA, akan menjalani persidangan secara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Editor : nto
Reporter : yud
Share on | Facebook | Whatsapp | Telegram | Twitter

Berita Terbaru