Satgas dan Pansus RUU IKN Tak Libatkan Putra Daerah

Rahmat: Kita Menyayangkan Tidak Ada Keterwakilan Masyarakat Kalimantan

  • 2022-01-14
Wapres MADN Rahmat Nasution Hamka atau RNH


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO - Pembentukan Satgas Ibu Kota Negara (IKN) oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan pembentukan Pansus RUU IKN disayangkan sejumlah pihak. Pasalnya, pembentukan Satgas IKN dan Pansus RUU IKN tidak melibatkan masyarakat Kalimantan dan bahkan tidak ada keterwakilan putra daerah atau Anggota DPR RI Dapil Kalimantan dalam Satgas IKN tersebut. 

Salah satu yang menyampaikan keprihatinannya adalah Wakil Presiden (Wapres) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Rahmat Nasution Hamka. "Kita menyayangkan pembentukan Satgas IKN dan Pansus RUU IKN ini tidak melibatkan putra daerah. Dan tidak ada keterwakilan masyarakat Kalimantan, terutama Dayak dalam Satgas IKN ini, begitu juga Anggota DPR RI dari dapil Kalimantan," kata Rahmat Nasution Hamka yang akrap disapa RNH ini, Jumat (14/1).

Rahmat mengatakan, Kalimantan memiliki wakil di Senayan baik di DPR maupun DPD. Selain itu, Kalimantan juga memiliki banyak tokoh yang layak dilibatkan dalam Satgas IKN tersebut. Namun disayangkan, berdasarkan SK Satgas yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR dan personelia Pansus RUU, tidak satupun ada keterwakilan masyarakat Kalimantan, khususnya Dayak dan Anggota DPR RI serta DPD RI.

"Harapan kita, pemerintah pusat dapat mengikutsertakan putra daerah, organisasi daerah, dan tokoh-tokoh Dayak dalam Satgas dan pembentukan IKN. Dan juga melibatkan wakil rakyat dapil Kalimantan di Pansus RUU IKN. Ini penting, sehingga kearifan lokal dan budaya tidak tetap terjaga dalam pembangunan IKN nantinya," tegasnya.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak terlepas dan terpisahkan dari masyarakat Adat Dayak serta kearifan lokal. Sebab, hal itu sebagai salah satu peradaban bagi masyarakat Kalimantan, tetapi tidak melupakan kearifan lokal.

"Pelibatan putra daerah, organisasi Dayak baik daerah terutama nasional ini, kita harapkan agar budaya dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan dapat menjadi dasar pembangunan. Dengan itu, budaya dan kearifan lokal tetap terjaga," tukasnya.

Rahmat kembali menegaskan, agar jangan tinggalkan dan abaikan masyarakat Adat Dayak sebagai pilar utama dalam membangun keberagaman IKN. Itu agar tetap dapat menjadi kekuatan utama dalam sinergi membangun peradaban yang harmonis menuju bangsa yang lebih bermartabat.

"Tokoh-tokoh kita banyak yang duduk di Senayan seperti HM Rifqy Karsayudha Dapil Kalsel, Lasarus DAPIL Kalbar, Agustiar Sabran, Willy Yosep Dapil Kalteng sangat cukup kompeten. Dan ini hanya salah satu contoh aja, banyak anggota lainnya juga yang dapat dilibatkan," ucapnya.

Diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) pembangunan infrastruktur Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2021.

Keputusan Menteri tersebut membagi Satgas IKN yang terdiri dari penanggungjawab, tim pengarah, satgas perencanaan pembangunan infrastruktur IKN, satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN dan Tim Sekertariat. 

Pada Kepmen tersebut juga tercantum struktur organisasi, sebagai berikut: Penanggungjawab Satgas: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Tim Pengarah: Hermanto Dardak, Ketua Satgas Perencanaan: Imam S Ernawi, Ketua Satgas Pelaksanaan: Danis Hidayat Sumadilaga, Koordinator Tim Sekretariat: Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Boby Ali Azhari.

Sementara itu, Pansus RUU IKN yakni;

Pimpinan Pansus IKN

1. Ahmad Doli Kurnia (Ketua/Golkar)

2. Junimart Girsang (Wakil Ketua/PDIP)

3. Sugiono (Wakil Ketua/Gerindra)

4. Saan Mustopa (Wakil Ketua/NasDem)

Anggota Pansus;

PDIP

5. T.B. Hasanuddin

6. Bob Andika Mamana Sitepu

7 Arif Wibowo

8. Andreas Eddy Susetyo

9. Ichsan Soelistio

10. Safaruddin

Golkar

11. Zulfikar Sadikin

12. Sarmuji

13. Hamka B. Kady

Gerindra

14. Kamrussamad

15. Budisatrio Djiwandono

Nasdem

16. Willy Aditya

17. Syarief Abdullah Alkadrie

PKB

18. Yanuar Prihatin

19. Fathan

20. Moh. Rano Al Fath

Demokrat

21. Muslim

22. Hinca Panjaitan

23. Sartono

PKS

24. Suryadi Jaya Purnama

25. Ecky Awal Muncharam

26. Hamid Noor Yasin

PAN

27. Guspardi Gaus

28. Andi Yuliani Paris

PPP

29. Achmad Baidowi

30. Nurhayati 

Editor : pri
Reporter : arj
Share on | Facebook | Whatsapp | Telegram | Twitter

Berita Terbaru