SK MHA Timpah Suku Dayak Ngaju Diserahkan Bupati

  • 2022-01-20
Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S Bahat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Suka Dayak Ngaju Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, Kamis (20/1). (ist)


 

KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO - Kabar baik bagi masyarakat Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng. Pasalnya Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S Bahat, MM, MT sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Timpah Desa Timpah, Kamis (20/1) di Aula Bappeda Kapuas.

Dalam kegiatan ini, selain bupati, hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Drs. Septedy, M.Si, Wakil CEO Borneo Orang Utan Suvival Foundation (BOSF) Kalteng Dr. Anton Nurcahyo, Perwakilan Forkopimda Kapuas, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kapuas, Camat Timpah Yunda Noviarti, Kepala Desa Timpah, Damang Timpah, Mantir, dan masyarakat.

Bupati, mengakui SK MHA Timpah Suku Dayak Ngaju ini diserahkan kepada Damang sebagai perwakilan masyarakat adat. Dimana dalam prosesnya dukungan yang baik dari BOSF Kalteng untuk terbentuknya MHA di Timpah ini dan kedepan diharapkan lahir MHA ditempat lainnya di Kabupaten Kapuas.

"Kita sampaikan terimakasih kepada BOSF Kalteng dan panitia MHA Timpah yang sudah berkerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Terutama masyarakat Timpah," ucap Ben Brahim dalam sambutannya.

Bupati mengaku sangat berbahagia, karena lahirnya MHA ini dan sebagai langkah dalam merintis bagaimana harapan desa bisa hutan sekian hektar, karena selama ini desa tidak punya legalitas hukum adat.

"Ini salah satu usaha kita memperjuangkan hak adat, dan hak rakyat kita. Saya setuju MHA ini di buatkan Peraturan Daerah (Perda), dan segera ditindaklanjuti," tegas Bupati Kapuas dua periode ini.

Tidak lupa dia juga menyampaikan penghargaan atas nama Pemkab Kapuas dan masyarakat Timpah dan berterimakasih kepada BOSF yang sudah membantu sehingga lahirnya MHA ini.

"Kita harus punya satu tekad, yaitu bagaimana membela bagi masyarakat hukum adat untuk diakui, dan dilindungi secara optimal dalam pengelolaan bersifat komunal. Baik hak atas tanah, wilayah, budaya, serta sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun," pungkasnya.

Editor : hnd
Reporter : alh/kpg
Share on | Facebook | Whatsapp | Telegram | Twitter

Berita Terbaru