Terdakwa Korupsi Kades Dadahup Minta Bebas

  • 2022-05-10
Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan terdakwa Kepala Desa Dadahup ,Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Gunawan Samsi kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa (10/5).(HAFIDZ/PROKALTENG.CO)


PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Kepala Desa (Kades) Dadahup Gunawan Samsi sampaikan pembelaaan dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Selasa (10/5). Gunawan membantah tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menolak tuntutan 5 tahun dari JPU.

Pada sidang yang dipimpin langsung oleh Irfanul Hakim selaku Ketua Majelis Hakim di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor Kota Palangka Raya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa didampingi kuasa hukumnya membacakan pembelaan. Kuasa hukum Gunawan Samsi, Guruh Eka Saputra mengatakan, dalam nota pembelaannya, jika pihaknya tidak sepakat dengan jaksa penuntut umum. Dia beralasan dalam perkara ini ada konstruksi hukum administrasi pemerintahan yang menurutnya belum dilalui tahapan itu.

“Pertama berkaitan dengan pungutan desa yang ditetapkan di dalam peraturan Desa Dadahup Nomor 06 2018 tentang Pungutan Desa. Meskipun dalam faktanya, peraturan desa itu dibentuk tidak prosedural artinya cacat formil, mekanisme atau konsekuensi hukum dari peraturan yang cacat formil itu tidak serta merta batal demi hukum, tetapi ada tahapan administrasi yang harus ditempuh dulu, maka peraturan itu harus dinyatakan tidak berlaku dulu baik oleh mahkamah agung atau eksekutif review oleh bupati,” ujarnya saat ditemui awak media usai sidang.

Dia menjelaskan, sampai perkara ini di persidangan, peraturan desa tersebut tidak pernah diajukan pembatalan atau dicabut. Maka seharusnya, kata Guruh, di dalam asas praduga rechmatig di administrasi hukum pemerintahan, perbuatan terdakwa ini harus dianggap sah berdasarkan hukum. 

“Meskipun secara formil peraturan Desa Dadahup tersebut mengandung cacat formil, tetapi kan konsekuensinya adalah itu harus dibatalkan, selama itu tidak dibatalkan kan tetap berlaku mengikat,” tegasnya.

Menurutnya, perkara ini murni terkait administrasi pemerintahan. Alasannya karena ada tahapan-tahapan yang belum dipenuhi didalam proses ini. Kepala desa mempunyai kewenangan atribusi oleh undang-undang desa. Salah satunya adalah kepala desa menetapkan peraturan desa. 

Pada faktanya, peraturan desa  secara fisik ada dan diberlakukan. Lalu, secara de jure peraturan desa itu dicatatkan di dalam lembaran Desa Dadahup no 06 2018. Oleh karena itu  seharusnya sebutnya  secara asas praduga rechmatig, itu harus  berlaku sah dan tetap sebelum peraturan itu dinyatakan batal.

“Karena ada tahapan-tahapan administrasi yang tidak ditempuh didalam perkara ini, jadi sangat prematur, dari tindak penyidikannya sangat prematur,” tukasnya.

Sementara unsur pasal pun, menurut pihaknya tidak terbukti. Dia mengatakan dalam artian dakwaan memaksa itu tidak dapat dibuktikan oleh jaksa. “Di dalam sidang jaksa hanya mengulang-ulang BAP saja, itu dinamikanya keberatan dan bantahan dari kami pun sangat sering terjadi dalam persidangan, karena jaksa menggiring saksi, karena hanya mengulang BAP,” tambahnya.

Dia menanggapi terkait keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Menurutnya, hal itu tidak logis diluar penalaran hukum. Pasalnya ,ketika di dalam jawaban pertama, saksi menyatakan tidak ada dipaksa untuk membayar biaya pembuatan surat pernyataan tanah oleh terdakwa.

“Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya dari jaksa mengatakan merasa terpaksa, kan itu diluar analogi hukum yang benar, itu bukan keterangan saksi, namun rekaan atau asumsi dari hasil pemikiran saksi saja,” ucapnya.

Pihaknya meminta agar terdakwa harus dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan. Untuk diketahui, Gunawan dianggap telah meyakinkan melakukan Tipikor dan oleh JPU dituntut dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan.
Editor : arj
Reporter : hfz
Share on | Facebook | Whatsapp | Telegram | Twitter

Berita Terbaru