FIDN Soroti Opini Dosen Ihwal Penundaan Pemilihan Rektor UPR

  • 2022-06-23
Ketua Umum FIDN Yovinus


Bermula dari surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) terkait penundaan tahapan pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), salah satu Dosen Ilmu Pemerintahan UPR, Ricky Zulfauzan memulis opini terkait ulasan penundaan tahapan tersebut. Kini , Ketua Umum Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN),Yovinus meminta kepada  Ricky Zulfauzan untuk dapat lebih bijak dalam beropini dan menarik kembali pernyataan – pernyataan yang secara eksplisit maupun implisit telah menjatuhkan martabat Andrie Elia yang juga tokoh dayak.

PALANGKA RAYA, MUHAMMAD HAFIDZ,

KETUA Umum (Ketum) Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN),Yovinus meminta kepada  Ricky Zulfauzan untuk dapat lebih bijak dalam beropini dan menarik kembali pernyataan – pernyataan yang secara eksplisit maupun implisit. Itu ditanggapinya terkait publikasi opini Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya (UPR) Ricky Zulfauzan  yang berjudul “Perpanjangan Dua” yang terbit disejumlah media.

FIDN menilai tulisan tersebut telah menjatuhkan martabat Rektor UPR, Andrie Elia yang juga Tokoh Dayak yang pihaknya hormati. FIDN juga meminta agar Ricky meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat luas. “Kita tentu menginginkan suasana yang harmonis, dan jauh dari nuansa prasangka dan pertikaian sebagai sesama anak Borneo yang hidup dalam prinsip – prinsip kearifan lokal dan kaum beradat,” kata Yovinus melalui rilis tertulis , Kamis (23/6).

Dia menanggapi terkait dinamika yang terjadi pada institusi UPR sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Tengah. Bagi FIDN, dinamika adalah suatu hal yang biasa sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat dan opini secara demokratis.

“Berbagai persepsi, perbedaan pendapat dan sudut pandang serta kepentingan adalah wajar selama dapat dilakukan secara bermartabat dan menjunjung tinggi asas – asas intelektualitas yang mengedepankan logika, integritas keilmuan serta objektivitas dalam berfikir dan berpendapat tanpa bersikap tendensius atau mendeskriditkan pihak lain apalagi terhadap tokoh yang dihormati secara luas karena peran dan jasanya bagi perkembangan pembangunan keilmuan dan sumber daya manusia di Pulau Kalimantan,” bebernya.

FIDN menghormati apapun yang menjadi persoalan di dalam institusi UPR dan tidak bermaksud untuk ikut campur ataupun melakukan intervensi apapun. Namun yang menjadi persoalan bagi FIDN adalah ketika Andrie Elia yang juga Ketua FIDN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), tokoh yang dihormati pihak FIDN dan menjadi panutan bagi seluruh intelektual dayak kemudian terkesan dipojokan dan dipersalahkan secara tendensius.

“Sebagai sesama akademisi, kita seharusnya bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan menjunjung tinggi integritas keilmuan, dimana logika dan ilmu harus bersatu dengan kebijaksanaan serta mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip – prinsip 'Huma Betang' yang menjadi filosofi luhur Bangsa Dayak di Seluruh Pulau Kalimantan dan dunia,” jelasnya.

Namun melihat manuver – manuver yang dirinya baca dalam publikasi Ricky Zulfauzan, FIDN melihat ada tendensi untuk menghancurkan karakter Andrie Elia. Bagi FIDN, hal itu tidak dapat diterima dan akan dibela dengan resiko apapun.

FIDN, bagi Yovinus politik kampus adalah politik Ilmu Pengetahuan dan bukan politik kekuasaan. Namun melihat apa yang terjadi terhadap Rektor UPR, dia menyimpulkan bahwa persoalan ini memiliki tendensi menjatuhkan reputasi yang bersangkutan di depan umum atas nama peraturan dan perundang – undangan secara tidak bermartabat dan melanggar prinsip – prinsip musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal.

Selain itu, pihaknya juga menyimpulkan bahwa mengorbankan Ketua FIDN Kalteng  untuk kepentingan tertentu adalah salah kaprah. Mengingat Andrie Elia, kata Yovinus sudah menyampaikan kepada dirinya tidak lagi mencalonkan diri sebagai Rektor UPR. Sehingga tudingan – tudingan yang disinggung Ricky melalui publikasi tulisannya sampaikan kepada yang bersangkutan terindikasi fitnah dan bermuatan politis.

Dalam kapasitas sebagai akademisi Ilmu Pemerintahan, Ricky Zulfauzan, sebut Yovinus tentu memahami adanya diskresi – diskresi tertentu dalam penyelenggaraan sebuah sistem administrasi. Di mana seorang pimpinan memiliki kewenangan untuk menerjemahkan sebuah aturan dalam situasi – situasi tertentu ketika adanya opsi yang diberikan, tidak diatur secara teknis, tidak lengkap atau tidak jelas, ataupun ketika terjadi stagnasi dalam penyelenggaraan administrasi kepemerintahan termasuk dalam institusi kependidikan.

“Adapun jika ada kekurangan atau kekeliruan yang mungkin dapat saja dilakukan dalam menafsirkan atau dalam implementasinya, tentu hal yang wajar sebagai manusia biasa, seperti halnya yang telah saudara lakukan secara subjektif dengan menafsirkan peraturan – peraturan menurut sudut pandang dan tafsiran saudara,” imbuhnya.

Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan FIDN kepada Andrie Elia, dirinya memahami posisi Andrie Elia selaku seorang Rektor yang berupaya untuk mengangkat institusi yang dipimpinnya agar menjadi maju dan sejajar dengan Institusi-Institusi Perguruan Tinggi lain di Indonesia. “Oleh karena itu, beliau tidak ingin adanya stagnasi atau lambatnya perkembangan institusi yang beliau pimpin. Beliau juga secara pribadi tidak lagi mencalonkan diri sebagai Rektor UPR sehingga berbagai serangan yang ditujukan kepada beliau oleh saudara adalah salah kaprah dan tidak dapat kami terima,” ungkap Yovinus.

Terlebih menurutnya, kutipan yang diambil oleh Ricky Zulfauzan melalui publikasinya dari Mahatma Gandhi, seolah – olah mencitrakan adanya tindakan keserakahan atau sejenisnya yang telah dilakukan oleh Rektor Universitas Palangka Raya (UPR)  Andrie Elia sangat menyinggung perasaan pihaknya yang mengenal Andrie Elia.

“Kutipan yang saudara ambil dari Mahatma Gandhi, seolah – olah mencitrakan adanya tindakan keserakahan atau sejenisnya yang telah dilakukan oleh Saudara Andrie Elia yang sangat menyinggung perasaan kami yang mengenal beliau sebagai sosok Orang Tua dan Tokoh yang kami jadikan sebagai panutan,” imbuh Dosen Magister ilmu pemerintahahan ini.

Baginya, setiap persoalan yang terjadi dalam setiap suksesi di lembaga apapun itu sebetulnya wajar dan diberi ruang yang seluas-luasnya di alam demokrasi ini. “Apalagi kita sebagai akademisi yang mengemban tugas sebagai kelompok Intelektual yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adalah naïf untuk mempertontonkan ambisi dan kepentingan dengan menghalalkan segala cara, yang tentu akan dibaca/diakses oleh masyarakat luas dan mahasiswa karena saudara publikasikan di media massa”, pungkasnya.

 

Editor : arj
Reporter : hfz
Share on | Facebook | Whatsapp | Telegram | Twitter

Berita Terbaru