Jika Ada Payung Hukum, Pokir Dewan Dinilai KPK Tidak Ada Masalah

  • 2022-09-21
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Yohanes, menyampaikan sambutannya dalam zoom meting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/9/2022). (ist)


KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Kapuas, melaksanakan zoom meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/9/2022) di ruang rapat paripurna.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Wakil Ketua I Yohanes, ST bersama anggota DPRD Kapuas. Sedangkan pihak eksekutif hadir secara langsung Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S Bahat, MM, MT, didampingi Sekretaris Daerah Drs Septedy, M.Si, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Kapuas.

Menurut Yohanes, dalam zoom meting bersama KPK RI yang di pimpin Direktur Wilayah III Brigjen Bahtiar Ujang Purnama itu, mebahas mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tadi dijelaskan jika pokok pikiran (Pokir) DPRD Kapuas tidak diharamkan oleh KPK, karena ada payung hokum. Jadi sah saja," ungkap Yohanes.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas ini, menerangkan pokir dewan yang tidak diperbolehkan, ketika diterima dalam bentuk hibah dan dikelola langsung atau dikerjakan langsung oleh anggota DPRD yang mengusulkan.

"Tetapi pokir DPRD Kapuas tersebut, langsung ke OPD yang berkaitan, agar melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh Anggota Dewan," jelas Politisi biasa disapa Anes ini.

Selain itu, lanjutnya, penganggaran harus sesuai dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi misi dan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

"Tentunya harus sesuai dengan UUD 45 memajukan kesejahteraan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.

Anes pun menyampaikan harapannya untuk legislatif dan eksekutif dapat bekerja secara profesional, proposional, serta melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Sebab, Kabupaten Kapuas telah mendapatkan warning dari KPK RI, agar perencanaan pembangunan di daerah berjalan baik. Terutama tidak ada terjadinya pidana korupsi.

"Adanya peringatan dari KPK RI, agar menjadikan kita untuk selalu bekerja secara profesional tidak melakukan korupsi. Baik dari perencanaan hingga penganggaran. Saya ingatkan selalu jadi perhatian dan terapkan dalam menjalankan tugas masing-masing," pungkasnya.

Editor : hnd
Reporter : alh/kpg

Berita Terbaru