Soal Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah, Begini Penjelasannya

  • 2022-09-26
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Febri Effendi (kiri) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, M. Zubaidi Noor saat diwawancarai media, Senin (26/9/2022). (FOTO:MARINI/PROKALTENG.CO)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG. CO-Besarnya biaya mengurus sertifikat tanah di Kantor Pertanahan kerap menjadi pertanyaan bagi kalangan masyarakat. Terkait hal itu, biaya tarif pembuatan sertifikat tanah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Biaya Peroleh Atas Tanah dan Bangunan ( BPATB) yang dirumuskan 5% dikali luas tanah dikali nilai wajib pajak. Itu masing-masing kita tidak bisa meganalisir atau menetapkan biaya sekian, karena ada rumusnya terkait dengan luas dan nilai pajaknya," ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, M. Zubaidi Noor di sela kegiatan Kegiatan HUT HANTARU 2022 di Kantor ATR/BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (26/9/2022).

Sementara saat mendampingi M. Zubaidi Noor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Febri Effendi, juga menambhakan bahwa untuk anggaran dibagi menjadi tiga bagian. Menurutnya untuk pertama anggaran persiapan. Kemudian untuk yang kedua, anggaran seluruh proses sertifikasi yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan ketiga, apabila dikenakan pajak BPATB, berarti wajib bayar bagi pemohon.

"Nilai peroleh berapa yang tidak kena yaitu Rp60.000.000. Jadi nilai tanahnya di bawah Rp60.000.000 atau sama, maka tidak kena BPATB. Tapi bila di atas Rp60.000.000 kena 5% BPATB. Oleh karena itu masing-masing pemerintah kabupaten diminta menghitung kira -kira nilai yang wajar dalam hal harga tanah masyarakat dan berapa kemungkinan BPATB yang bisa dibebaskan tarif biayanya. Sehingga pembuatan sertifikat yang mahal itu, pajaknya dan persiapan segala macam,ungkapnya.

Oleh sebab itu, ditutrkan keduanaya bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan pelayanan kemudahan untuk biaya yang telah disediakan pada aplikasi PlayStore sentuhtanahku.

"Di situ ada nanti berapa luas tanah, karena sertifikat tanah pertanian dan non pertanian biayanya berbeda. Luas tanah perumahan dan non pertanian jauh lebih mahal," pungkasnya.

Editor : hnd
Reporter : *rin

Berita Terbaru