Perwira Polri Tersangka Gratifikasi Miliaran Rupiah

  • 2022-11-24
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


PROKALTENG.CO - Seorang perwira menengah Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus P.S., ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh KPK. Anggota Divisi Hukum Polri itu ditengarai menerima duit bernilai miliaran dan kendaraan dari dua tersangka kasus dugaan penggelapan uang yang ditangani Bareskrim. Penetapan tersangka Bambang Kayun mencuat setelah yang bersangkutan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan belum lama ini.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Bambang mendaftarkan gugatan pada Senin (21/11). Dia menggugat penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Merujuk SIPP tersebut, KPK menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dari pasangan suami istri (pasutri) Hermansyah dan Emylia Said. Dalam perkara tersebut, kapasitas Bambang Kayun adalah sebagai kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum (Bankum) Divisi Hukum Polri 2013–2019.

Kasus dugaan gratifikasi Bambang Kayun itu bermula dari perselisihan hak ahli waris antara pihak Emylia Said-Hermansyah dengan Dewi Arianti. Emylia-Hermansyah adalah anak dan menantu tiri dari Dewi Arianti. Hak waris yang dipersoalkan berkaitan dengan saham di PT Arya Citra Mulia yang didirikan M. Said Kapi, suami Dewi Arianti. Persoalan itu bergulir sejak September 2016 lalu.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam perkara perselisihan hak ahli waris PT ACM tersebut, Bambang Kayun diduga terlibat pemalsuan surat. Hanya, Ali belum bisa menjelaskan secara detail sejauh mana peran Bambang Kayun. Ali juga belum bisa membeberkan kronologi pemalsuan surat yang dimaksud.

”KPK secara resmi akan menyampaikan identitas dari pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidananya, dan pasal yang disangkakan tentunya setelah proses penyidikan ini kami nyatakan cukup,” kata Ali saat dikonfirmasi kemarin (23/11).

Pihaknya saat ini berfokus pada gugatan praperadilan yang diajukan Bambang Kayun di PN Jaksel. Ali menyebutkan, KPK telah menyiapkan tanggapan dan jawaban untuk menghadapi sidang praperadilan. ”Kami akan buktikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara tersebut telah sesuai mekanisme hukum,” tuturnya.

KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Bambang Kayun. Permohonan diajukan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada 3 November. ”Permintaan cegah dilakukan untuk waktu enam bulan pertama,” ungkap Ali.

Pencegahan tersebut dilakukan agar Bambang Kayun tidak bepergian ke luar negeri dan memudahkan proses penyidikan yang bergulir di KPK.

Secara terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa AKBP Bambang Kayun telah menjalani proses kode etik di Divpropam Polri. Namun, dia tidak menjelaskan hasil sidang kode etiknya.

Perkara gratifikasi itu sebenarnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam prosesnya, diputuskan kasus itu dilimpahkan ke KPK. ”Pertimbangannya untuk melimpahkan ke KPK itu transparansi,” jelasnya.  

Editor : pri/jawapos.com
Reporter :

Berita Terbaru