Pemerintah Harus Menggandeng dan Bersinergi dengan Lembaga Adat

Mengatasi PBS yang Enggan Merealisasikan Plasma dan CSR

  • 2022-11-24
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalteng Ferry Khaidir (FOTO: MARINI/PROKALTENG.CO)


PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Anggota Komis I  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Ferry Khaidir, mendorong Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten atau Kota, untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga adat, perihal penanganan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang tidak mau melaksanakan kewajbannya terhadap masyarakat sekitar.

''Saran saya, Pemerintah harus menggandeng dan bersinergi dengan lembaga-lembaga adat di wilayahnya untuk mengatasi PBS yang enggan merealisasikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat seperti Plasma dan CSR, ''jelas Ferry Khaidir, saat dikonfirmasi Media di Gedung Komisi DPRD Kalteng, Kamis (24/11/2022).

Wakil rakyat daei Daerah Pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur  dan Seruyan ini juga mengatakan, bahwa pengaruh lembaga adat terhadap PBS terbilang cukup besar, mengingat keberadaan lembaga adat bertujuan untuk membela hak masyarakat.

Sehingga pihak perusahaan khususnya yang tidak menjalankan kewajibannya kerap khawatir, apabila hal tersebut terdengar oleh lembaga adat dan mencuat hingga taraf nasional maupun internasional.

''Tentu saja perusahaan merasa takut dan khawatir, karena apabila permasalahan seperti Plasma yang tidak direalisasikan mencuat hingga ke tingkat nasional maupun internasional, hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga CPO mereka dan menyebapkan kerugian besar, '' pungkasnya.

Editor : dar
Reporter : rin

Berita Terbaru